Breaking News:

Jelang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Data Fiktif, PPDP Hanya di Rumah

Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu meminta PPDP itu untuk mengulang pemutakhiran data.

Ilustrasi Ari Ruhiyat
ilustrasi Pilkada Serentak 2020 

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA- Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan puluhan ribu data calon pemilih yang tidak sesuai fakta di lapangan selama proses pemutakhiran data menjelang Pilkada 2020.

Data calon pemilih diduga fiktif itu terdiri dari 29.175 orang yang sudah meninggal, 13.389 warga yang sudah pindah domisili, 14.426 data ganda, dan bukan penduduk daerah setempat sebanyak 4.985 orang.

"Data itu ditemukan dari hasil proses pemutakhiran data calon pemilih yang akan ditetapkan menjadi DPS," Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, Jumat (7/8/2020).

Pihaknya segera berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya supaya dilakukan perbaikan sehingga data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada nantinya sesuai fakta di lapangan.

Dodi mengungkapkan, temuan puluhan ribu data diduga bodong tersebut hasil pengawasan yang dilakukan jajarannya hingga tingkat kecamatan dan desa.

Pada Pilkada Indramayu 2020, Tingkat Praktik Politik Uang Diprediksi Bakal Melonjak

Meski Masih Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi Harap Jumlah Pemilih di Pilkada Tetap Tinggi

"Ditemukan banyak orang mati masih terdata. Begitu pula yang sudah pindah, data ganda serta ada pula orang luar yang masuk dalam data calon pemilih," kata Dodi.

Dengan ditemukannya data calon pemilih yang tidak sesuai fakta riil di lapangan, jajarannya akan meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah kecamatan hingga desa.

"Para pengawas di lapangan ini juga berkoordinasi dengan warga agar memperoleh data lebih akurat," ujar Dodi.
Selain itu, Bawaslu menemukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bertugas tak sesuai aturan.

Ada PPDP yang melakukan pemutakhiran data tanpa tatap muka ke rumah warga, tetapi hanya mengumpulkan kartu keluarga dan KTP warga kemudian dibawa pulang dan direkap di rumah.

Dodi Juanda mengatakan kasus itu terjadi di Desa Margajaya, Kecamatan Mangunreja.

KPK Sebut Ada Fenomena ASN Dimobilisasi untuk Cari Dana Jelang Pilkada

Tito Karnavian Nilai Daerah yang akan Gelar Pilkada Bisa Jadi Daerah Paling Serius Tangani Covid-19

"Data KTP dan KK lalu dimasukkan ke dalam formulir A-1 dan A-2. Ini tidak sesuai dengan amanah PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pemutakhiran data," ujar Dodi, Jumat (7/8/2020).

Ia menyebutkan, berkaca dari temuan itu, jajaran Panwascam di seluruh kecamatan melakukan pengawasan serupa karena khawatir adanya kejadian yang sama.

Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu meminta PPDP itu untuk mengulang pemutakhiran data sesuai amanah PKPU nomor 6 tahun 2020.

"Jika tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, PPDP tersebut bisa saja diberi sanksi tegas sampai pemberhentian sebagai PPDP," kata Dodi.

Pihak Bawaslu memberikan kebijakan mengulang pemutakhiran data hingga akhir Agustus. (firman suryaman)

Penulis: Firman Suryaman
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved