Breaking News:

Anggota DPR RI Ledia Hanifa: Dana BOS Bisa Buat Honor dan Pulsa Guru, Kampus Bisa Ajukan Bantuan UKT

Banyak kepala sekolah dan guru yang tidak pecaya diri bahwa dana BOS bisa digunakan untuk membayar honor guru dan belanja pulsa. Padahal itu aman.

Tribunjabar.id
Anggota DPR RI Komisi X Ledia Hanifa berbincang di studio Tribunjabar.id, Sabtu (1/8/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Banyak kepala sekolah dan guru yang tidak pecaya diri bahwa dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membayar honor guru dan belanja pulsa.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dunia pendidikan tetap sehat sudah lama dikeluarkan sejak Indonesia dihantam bandai Covid-19.

Dunia pendidikan yang awalnya dianggap akan selamat dari dampak pandemi virus corona, ternyata ikut kelimpungan.

"Sekarang ada kebijakan pembelajaran dari rumah. Belajar melalui online. Tentu guru membutuhkan anggaran untuk beli pulsa atau langganan internet, BOS itu bisa digunakan untuk itu, termasuk untuk membayar honor guru," jelas anggota DPR RI Hj Ledia Hanifa Anakuah, dari Fraksi PKS yang ditugaskan ke Komisi X, saat berbicang dengan Tribunjabar.id, di Jalan Sekelimus Utara, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (1/8/2020).

BARU SAJA, Dua Polisi Luka di Kepala dan Bibir, Dilarikan ke RS, Akibat Bentrok Demo Mahasiswa

Dikatakan Ledia Hanifa, kepala sekolah dan guru tidak perlu takut menggunakan dana BOS, sebab pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk dunia pendidikan.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020, memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk menggunakan BOS Reguler, yakni bisa untuk membayar honor guru non-PNS.

"Presentasinya juga tak dibatasi cuma 50 persen, bisa lebih," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Komisi X Ledia Hanifa berkunjung ke Tribunjabar.id, Sabtu (1/8/2020).
Anggota DPR RI dari Komisi X Ledia Hanifa berkunjung ke Tribunjabar.id, Sabtu (1/8/2020). (Tribunjabar.id)

Bahkan guru penerimanya pun tak lagi dibatasi hanya guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

Selain soal keraguan dunia pendidikan memanfaatkan dana BOS, karena takut akan menjadi temuan KPK atau lembaga pemeriksa keuangan negara lain, soal belum cairnya dana BOS juga menjadi masalah yang banyak dikeluhkan di masa reses anggota DPR.

"Banyak sekolah-sekolah yang BOS tidak cair karena terikat perizinan, maka ini perlu ditelusuri untuk dicarikan solusinya," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved