Kata Pengamat, Ada yang Positif Covid-19 di Gedung Sate Tanda Lemahnya Penerapan Protokol Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Munculnya klaster penularan Covid-19 di pusat kantor pemerintahan Jawa Barat, Gedung Sate, mencerminkan lemahnya penerapan protokol kesehatan.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai peningkatan aktivitas memicu meluasnya penularan Covid-19.

Karena itu, pergerakan masyarakat mesti dibatasi.

"Ini klaster baru di pemerintahan. Enggak boleh lengah, apalagi sekarang Jawa Barat tak memastikan tes swab. Kemungkinan gelombang kedua sekarang menyerang jantung pemerintahan, di Gedung Sate," ujar Yogi saat dihubing  Tribun via ponselnya, Kamis (30/7/2020).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat tak boleh lengah. Dia harus mulai memastikan untuk melakukan tes swab. Terlebih aktivitas di perkantoran pemerintahan tersebut berinteraksi dengan banyak orang.

"Orang-orang yang telah berinteraksi dengan mereka mulai dilakukan pelacakan. Tapi pelayanan publik harus tetap jalan," katanya.

Dia mengatakan, pelayanan publik misalkan terkait perizinan mesti dikedepankan.

• Bupati Purwakarta Anne Ratna Keluarkan Surat Edaran Pelaksanaan Salat Iduladha, Kurban Sapi 8 Ekor

"Tetap diproses layanan publik, walaupun WFH (work from home) dan isolasi mandiri masih bisa kerja menggunakan laptop lewat daring," ujarnya.

Ke depan, katanya perlu ada kebijakan yang lebih ketat, disiplin sesuai dengan prosedur standar operasi hingga protokol kesehatan.

"Ini masalah prosedur saja. Misalnya, bagusnya akses Gedung Sate dibatasi dulu. Gedung Sate satu atau dua bulan tak dimasuki dulu yang nonpegawai," katanya.

• Persib Terancam Tidak Bisa Bermain di Bandung, GBLA Belum 100 Persen Deal, Si Jalak buat Piala Dunia

Menurutnya, untuk acara yang mengundang masyarakat lebih baik dihindari dulu. Seperti contoh upacara 17 Agustus nanti.

"Tapi bukan Gedung Sate saja, wilayah lain juga. Ini harus hati-hati. Gubernur harus segera menerbitkan SOP masuk ke kantor-kantor pemerintahan," ujarnya. (*)