Breaking News:

Kata Ahli Pidana di Bandung soal Aturan Jaksa Bisa Hentikan Penuntutan Jika BB Kurang Rp 2,5 Juta

Jaksa Agung, ST Burhanudin, mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ILUSTRASI: TRIBUN JABAR/ARI RUHIYAT
ILUSTRASI - Kasus Kriminalitas di Jabar Selama PSBB 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaksa Agung, ST Burhanudin, mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada 21 Juli 2020.

Di aturan itu, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bagi dosen hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Mas Putra Zenno J, aturan itu perlu diapresiasi karena ‎akan menempatkan kembali hukum pidana, dalam hal ini penghukuman, sebagai perangkat paling akhir dalam penegakan hukum.

"Argumentasi dari hukum pidana bukan sebagai pembalasan, sejatinya sesuai dengan fungsi dari hukum pidana yang sesungguhnya. Yakni sebagai obat terakhir atau lebih dikenal dengan ultimum remedium," ujar Zenno saat dihubungi via ponselnya, Kamis (30/7/2020).

Menurut dia, banyak pasal di aturan Jaksa Agung itu yang modern dan berorientasi pemulihan, bukan pembalasan.

Misalnya, kata dia, pasal 4 ayat 2 yang menyebut jaksa bisa menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan cost and benefit penanganan perkara.

"Kita dapat ketahui bersama biaya proses penegakan hukum, seringkali jomplang, seringkali antara biaya yang dikeluarkan negara dengan manfaat yang diperoleh dari menuntut dan memidana pelaku lazimnya defisit," ujar dia.

Di aturan itu, pasal 4 mengatur, jaksa bisa menghentikan penuntutan berdas‎arkan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan dan kepatutan, kesusilaan

Di pasal 5, perkara tindak pidana bisa ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya jika tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, tindak pidana yang dilakukan tersangka nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved