Breaking News:

Pemprov Jabar Raih WTP tapi Ada Kerugian Negara Rp 119 Miliar, Terbanyak Dinas Bina Marga

Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar menyebut pengelolaan keuangan Pemprov Jabar 2019

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ichsan
tribunjabar/syarif abdussalam
Gedung Sate, Kota Bandung, yang menjadi kantor Pemprov Jabar 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar menyebut pengelolaan keuangan Pemprov Jabar 2019 dengan nilai wajar tanpa pengecualian (WTP), tidak lantas menyisakan catatan kritis.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, Yod Mintaraga menyebut ada kerugian negara mencapai Rp 119 miliar dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.

‎"Itu karena ada kelebihan pembayaran dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah, contohnya di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, paling banyak disana ya," ujar Yod saat dihubungi Tribun, Selasa (21/7/2020).

Kelebihan bayar pada pelaksana kegiatan itu tercatat sebagai kerugian negara sehingga, kata Yod, itu harus segera dikembalikan dan diselesaikan. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang melaksanakan berbagai kegiatan infrastruktur di Jabar.

Warga Padati Lokasi Rekonstruksi Pembunuhan Bocah di Cicalengka, Sayang Torennya Ditutupi Kain

"Kelebihan bayar itu dalam berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur. Untuk kegiatan detailnya mana saja saya harus baca lagi. Yang pasti kelebihan bayar itu harus diselesaikan dengan dikembalikan," ujarnya.

Jika tidak dikembalikan, urusannya bisa berabe karena akan masuk dalam ranah pidana korupsi menguntungkan diri orang lain karena penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dan secara melawan hukum.

Kemudian, temuan lainnya soal daya serap anggaran APBD 2019 belanja langsung mencapai 85 persen. Artinya, ada selisih anggaran yang belum terealisasi.

"Dan yang terakhir, harus dijaga setiap tahun yakni daya serap anggaran yang baik akan mempengaruhi besaran silpa. Kalau silpa besar, yang rugi masyarakat. Tapi kalau silpa karena efisiensi dan capaian pendapatan melebih t‎arget enggak masalah. Tapi kalau silpa berasal dari pekerjaan yang prosesnya tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang dengan alasan secara teknis tidak memungkinkan, rugi. Artinya perencanaan kegiatannya enggak matang," kata Yod.

Saat Pandemi, BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta Gelontorkan Rp 1,1 Miliar Per Hari Klaim JHT

‎Meski begitu, ia mengapresiasi pengelolaan APBD 2019 oleh Pemprov Jabar yang dinilai WTP.

"Saya apresiasi. Dari LPJ 2019 itu alhamdulillah dapat WTP ke 9 kali. Itu prestasi harus dipertahankan, tapi tentu ada beberapa catatan ke depan yang harus diperbaiki. Salah satunya soal kelebihan bayar tadi dan soal daya serap anggaran," ucap Yod.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved