Breaking News:

Virus Corona di Jabar

Dipertanyakan Dasar Hukum, Ridwan Kamil Jalan Terus Soal Denda Rp 150 Warga Tak Pakai Masker

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap jalan dengan kebijakan denda bagi warga yang bandel di tempat umum tak pakai masker.

TRIBUN JABAR / MUHAMAD SYARIF ABDUSSALAM
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai rencana sanksi denda bagi orang tak mengenakan masker dinilai tak efektif.

Namun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap jalan dengan kebijakan denda bagi warga yang bandel di tempat umum tak pakai masker.

Dipertanyakan soal dasar aturan hukum tak ada ada dalam peraturan daerah (Perda) atau Undang-undang, Ridwan Kamil tegas bahwa kebijakan denda bagi orang tak pakai makser akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergurb).

Aturan penguat lainnya adalah Presiden Jokowi sedang menyiapkan aturan instruksi Presiden terkait pelanggaran kewjiban mengenakan masker di tengah pandemi virus corona.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kini sedang finalisasi Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum soal denda bagi warga yang tak mengenakan masker di tempat umum Emil pun menyatakan, aturan itu akan didukung oleh instruksi Presiden yang akan terbit dalam waktu dekat.

Pemkab Bandung Tak Bosan Gelar Simulasi Resepsi Pernikahan, Tak Boleh Ada Standing Party

"Nah (hukuman masker) ini sama. Dasar hukumnya kan ada Pergub. Jadi dasar hukum kita ada Pergub. Kedua, kemarin pak Jokowi menyampaikan bahwa minggu ini ada inpres untuk pendisiplinan selama pandemi. Tambah lagi kekuatan dasar hukumnya," kata Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

Emil menegaskan, sanksi tak pakai masker bukan perkara denda uang. Ada opsi sanksi lain berupa kerja sosial.

"Jadi kalau ditanya soal dasar hukum, pergub diperkuat inpres. Nah, sanksi sosial itu ada di situ. Jadi pilihannya membayar atau sanksi sosial. Bukan hanya denda. Jadi dua duanya dipersiapkan," ucapnya.

Kebijakan Emil pun didukung Anggota DPRD Jabar dari Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya.

Ia berpendapat denda itu tak masalah sebagai cara pendisiplinan warga.

Halaman
1234
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved