Mendagri Sebut Pilkada Serentak Bisa Ditunda Lagi Jika Darurat Pandemi Covid-19 Belum Selesai

Tito Karnavian mengatakan pemerintah dan KPU menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat bagi masyarakat pada Pilkada pada 9 Desember

Kompas.com
masker Mendagri Tito Karnavian 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan Pilkada Serentak 2020 masih mungkin ditunda lagi.

Hal itu bisa terjadi andai kondisi darurat bencana Covid-19 belum berakhir menjelang gelaran Pilkada.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda Pilkada dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 karena alasan yang sama.

"Apabila pada saat pemilihan kondisi kedauratan bencana wabah Covid-19 masih belum selesai atau meningkat, Pilkada dapat dijadwalkan kembali atas persetujuan pemerintah, KPU, dan DPR," kata Tito Karnavian saat menyampaikan sikap pemerintah terhadap Perppu Pilkada dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Tito mengatakan pemerintah dan KPU menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat bagi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Putri Maruf Amin Ajak Raffi Ahmad Berduet di Pilkada Tangerang Selatan, Apa Jawaban Suami Nagita?

Pilkada Indramayu 2020, Hasil Rapid Test 3.286 Calon PPDP Non Reaktif, Besok Siap Tugas Coklit

"Seiring dengan proses pembahasan RUU, penyelenggara yaitu KPU, bersama pemerintah dan Komisi II, dan atas partisipasi semua pemangku kepentingan telah menyiapkan aturan teknis penundaan tahapan Pilkada dan pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan," ujarnya.

Tito mengapresiasi DPR atas persetujuan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Ia berharap Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang menjadi peluang masyarakat untuk mendapatkan pemimpin terbaik di daerah masing-masing.

"Pemimpin terbaik yang unggul, inovatif, amanah, dan efektif untuk menghadapi krisis pandemi Covid-19," ujar mantan kapolri tersebut.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal selama Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Satu di antaranya, kata dia, penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (haryanti puspa sari)

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri: Pilkada 2020 Bisa Dijadwal Ulang jika Darurat Covid-19 Belum Berakhir"

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved