Breaking News:

Empat Petani Kertasari Harus Duduk di Kursi Terdakwa, Dituding Bertani Tanpa Izin di Lahan PT Lonsum

Simin bersama tiga rekannya, Tatang Supriatna, Enceng dan Engkus adalah petani di Desa Tarumajaya

Tribunjabar/Mumu Mujahidin
ilustrasi perkebunan di kertasari 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Simin bersama tiga rekannya, Tatang Supriatna, Enceng dan Engkus adalah petani di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.

Keempat petani itu harus duduk di kursi terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung, Senin (13/7/2020).

Mereka dijerat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor‎ 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Ancaman pidana dalam pasal itu yakni kurungan 3 bulan dan denda Rp 5 ribu.

Berdasarkan surat berisi uraian singkat tindak pidana penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak, yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Negeri Bale Bandung, kasus ini bermula saat Simin dan ketiga rekannya menggarap lahan di blok Ranca Desa Tarumajaya Kecamatan Sukasari sejak 2016.

Besok Posisi Matahari Tepat Berada di Atas Kabah, Yuk Cek Kembali Arah Kiblat, Begini Caranya

Lahan itu ditanami sayuran. Namun, penggunaan lahan itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT London Sumatera (PT Lonsum) selaku pemilik tanah berdasarkan bukti sertifikat hak guna usaha nomor 14/Desa Tarumajaya atas nama PT Perkebunan London Sumatera Indonesia berkedudukan di Jakarta yang diterbikan kantor BPN dan masih berlaku hingga Desember 2023.

Di sisi lain, Simin dan ke tiga rekannya itu berdalih bahwa lahan yang digarapnya sudah diolah turun temurun. Namun, tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Dan hanya untuk memanfaatkan tanah. Sedangkan berdasarkan pengecekan ulang oleh BPN, obyek tanah yang digarap, masuk ke dalam sertifikat hak guna usaha.

"Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, sehinga mengakibatkan PT Lonsum menderita kerugian materiil kurang lebih Rp 800 juta dan tidak dapat menggunakan hak sepenuhnya untuk menguasai obyek tanah tersebut. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak," ujar penuntut umum saat membacakan uraian perbuatannya di muka persidangan.

Bagi kuasa hukum Simin dan tiga rekannya, Rian, seharusnya peristiwa ini tidak berakhir dengan ranah pidana.

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengatur sebuah asas, diatur di Pasal 6 yang mengatur bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Klausul tersebut menjelaskan bahwa hak atas tanah, apapun bentuknya, harus
memberikan bagi fungsi sosial," ucap Rian.

Tiba di Indonesia,TKW asal Majalengka yang Sempat Dituduh Bunuh Majikan Dipastikan Positif Covid-19

‎Tanah yang digarap Simin dan kawan-kawan, kata Rian, bahwa lahan yang digarap luasnya sekira 0,8 persen dari luas hak guna usaha PT Lonsum, yakni 627,41 hektare.

Adapun pengukuran terhadap lahan di blok Ranca itu, mencapai 50 ribu hektare, yang bukan keseluruhan dari lahan hak guna usaha milik PT Lonsum.

"Apalagi, lahan yang digarap Simin dan empat rekannya ini semula bukan lahan produktif karena hanya bisa digarap saat musim kemarau karena saat musim hujan datang, tanah tersebut tidak bisa ditanami apapun," ujar‎‎ Rian.

Sidang tindak pidana ringan itu langsung mengagendakan pemeriksaan terhadap para tersangka dan barang bukti serta saksi.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved