Breaking News:

Wakil Rakyat Raker di Gedung KPK, ICW Sebut Tak Ada Urgensinya

Nawawi enggan membicarakan spesifik perkara apa saja yang dibahas bersama para legislator. Ia hanya menegaskan perkara itu sudah dipublikasikan

Tribunnews/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kanan), berbincang dengan anggota Komisi III DPR RI seusai rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -Komisi II DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM menggelar rapat kerja dengan mitranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7/2020). Rapat kerja digelar lain dari biasanya karena diadakan di Gedung Merah Putih, markas KPK, bukan di gedung Parlemen, Senayan. Ini adalah kali pertama DPR melakukan rapat di markas lembaga antirasuah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengatakan, KPK membahas sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Mereka menanyakan perkara kasus dan kami nyatakan kami bicara terminologi perkara, kalau perkara tidak ada yang bisa ditutupin, terkait perkara apa saja yang melalui proses penyidikan kami sebutkan," kata Nawawi.

Nawawi enggan membicarakan spesifik perkara apa saja yang dibahas bersama para legislator itu. Ia hanya menegaskan perkara yang dibahas itu sudah diumumkan ke publik.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery, menjelaskan, ia menanyakan sejumlah kasus yang terhambat dan jadi perhatian publik ke KPK.

"Saya tidak perlu sebutkan secara umum kasus yang jadi perhatian publik kenapa terkatung-katung. Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi terkait penghitungan kerugian negara dan lain-lain," ujarnya.

Herman juga tidak merinci kasus-kasus yang dibahas oleh kedua belah pihak saat rapat tertutup tersebut. "Hal itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini itulah sebabnya rapat kali ini kami buat rapat tertutup karena kami ingin tanyakan banyak kasus yang jadi perhatian publik," katanya.

Saat rapat kerja juga dibahas pengawasan dana penanganan Covid-19. Herman menyatakan jangan sampai terdapat penumpang gelap yang memanfaatkan situasi untuk membobol dana penanganan pandemi yang mencapai Rp 695,2 triliun. KPK diminta mengawal pengelolaan dana pandemi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan urgensi rapat Komisi III DPR dengan KPK. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan kebijakan tersebut memperlihatkan KPK tunduk pada kekuasaan legislatif usai Undang-undang KPK mengalami perubahan.

"Tidak ada urgensinya mengadakan RDP di gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata Kurnia. (tribun network/ilham)

Editor: Adityas Annas Azhari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved