Breaking News:

Pengusaha Galian Tanah & Pasir di Purwakarta Terancam Tak Dapat Izin, Imbas Surat Edaran Kementerian

Adanya surat edaran Kementerian ESDM membuat pengusaha galian tanah dan pasir di Purwakarta terancam tak dapat izin.

Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Penutupan sementara proyek galian tanah ilegal di wilayah Sukatani, Purwakarta oleh Dinas ESDM Jabar, Kamis (11/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Para pengusaha galian termasuk galian tanah atau pasir yang ada di Purwakarta terancam tak mendapatkan izin usaha pertambangan setelah adanya edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait penundaan penerbitan perizinan baru yang ditujukan ke gubernur seluruh Indonesia, termasuk Jabar.

Surat yang bernomor 742/30.01/DJB/2020 dalam poin dua berbunyi dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, gubernur tak dapat menerbitkan perizinan baru.

Selanjutnya, di poin tiga pun disebutkan ada tujuh izin penerbitan perizinan baru yang tak diperbolehkan, antara lain penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin sementara lakukan pengangkutan dan penjualan, hingga izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian, serta izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jabar, surat ini telah keluar pada18 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Plt Dirjen Mineral dan Batubara, Rida Mulyana.

Tak hanya itu, dalam surat tersebut pun ada penegasan terutama di poin lima yang menyebutkan permohonan izin yang diajukan ke gubernur sebelum 10 Juni 2020 yang belum diterbitkan perizinannya sampai dengan berlakunya UU nomor 3 tahun 2020, tak dapat dilanjutkan proses penerbitan sesuai pasal 173C UU nomor 3 tahun 2020.

Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengaku kebanjiran laporan terkait adanya aktivitas galian tanah dari warga masyarakat yang merasa terganggu di wilayah Sukatani.

Terlebih, ketika hujan turun menyebabkan kondisi jalan menjadi licin.

Anne Ratna pun menegaskan kemarin telah turun langsung ke lokasi dan memang benar, kata dia, sejumlah galian tanah tersebut belum mengurus masalah izinnya.

"Saya langsung instruksikan Satpol PP dengan libatkan TNI-Polri menyegel empat lokasi galian tersebut," katanya, Senin (6/7/2020) di Bale Nagri Pemda Purwakarta.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved