Breaking News:

Nekat, Pilkada Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Tujuan yang Ingin Dicapai

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mengungkapkan pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Ilustrasi Ari Ruhiyat
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. Pilkada tetap dilaksanakan untuk mencari pemimpin guna mempercepat penanganan Covid-19. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan diselenggarakan pada awal Desember 2020. Pelaksanaannya akan berbeda dan menjadi pemilihan umum (pemilu) pertama Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal, mengungkapkan bahwa pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi.

Ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam bekerja, khususnya dalam menangani Covid-19 di setiap daerah. Di sisi lain, pemimpin daerah definitif sangat dibutuhkan dalam percepatan penanganan di daerah.

Dari Jakarta Satu Warga Kota Sukabumi Positif Covid-19, Status Wilayah Tak Berubah

“Kita membutuhkan hasilnya pilkada. Ini hak masyarakat memiliki pemimpin yang mereka pilih. Tentu juga pemimpin yang plt memiliki keterbatasan, padahal kita membutuhkan speed dan power penuh dalam menangani Covid-19. Jika tidak memiliki speed dan power penuh untuk menangani Covid-19 karena keterbatasan kebijakan dan pekerjaan, maka akibat dan korbannya adalah masyarakat,” ujar Safrizal dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Safrizal juga mengatakan, pemerintah memberikan energi dan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu pertama di tengah pandemi, yang dihadapi bukan hanya oleh Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia.

Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat dalam menyukseskan pilkada 2020 yang aman Covid-19 bagi penyelenggara dan pemilih.

Gempa Guncang Jepara Jawa Tengah Hari Ini, Magnitudo 6,1, Langsung Trending di Twitter

Safrizal menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pilkada, KPU akan dibantu oleh gugus tugas, baik nasional maupun daerah untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan berdasarkan zonasi.

“Pilkada akan diselenggarakan dan tersebar di zona merah, kuning, orange maupun hijau. Yang membedakan adalah protokolnya. Jadi nanti KPU dan gugus tugas, baik nasional maupun daerah provinsi dan kabupaten-kota akan mengontrol penerapan kesehatan berdasarkan zonasi," ucapnya.

Safrizal juga berpesan kepada para calon kepala daerah untuk dapat melakukan kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan, tidak ada lagi berkumpul yang menyebabkan kerumunan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved