Demokrat Tidak Mau Berkomentar, AHY Disebut-sebut Akan Masuk Kabinet
Yunarto mengatakan kemarahan Presiden saat rapat kabinet beberapa waktu lalu menjadi antiklimaks jika kemudian terjadi penambahan anggota koalisi
lihat foto
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan isu reshuffle menterui tidak perlu ditanggapi serius. Partai Demokrat, kata Jansen, tidak memikirkan isu reshuffle. Menurut dia, saat ini hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah bekerja maksimal menghadapi krisis akibat pandemi korona.
Pernyataan Jansen tersebut disampaikan menanggapi isu tentang banyak nama, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang disebut-sebut akan masuk kabinet Presiden Joko Widodo.
"Kami tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu. Rasanya tidak perlu ditanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu. Apalagi soal reshuffle, itu kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen kepada Tribunnews.com, Minggu (5/7).
Beberapa nama yang disebut-sebut akan masuk menjadi anggota baru di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin antara lain Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama, Doni Monardo, Hasto Kristiyanto, dan AHY. AHY bahkan disebut-sebut akan diangkat menjadi Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Masduki
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai tak ada urgensi Presiden Jokowi menjadikan AHY sebagai menteri bila ada reshuffle. Menurut dia, masuknya AHY justru akan dianggap reshuffle sebagai upaya menata koalisi, bukan menata kerja kabinet. "Jadi antiklimaks," kata Yunarto dalam webinar 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?”, Sabtu (4/7).
Yunarto menilai di satu sisi AHY memerlukan panggung jika ingin maju pilpres 2024. AHY, kata Yunarto, tak memiliki panggung sebesar para kepala daerah. "Dia harus mendapat panggung, salah satunya dengan menjadi menteri." katanya,
Bila AHY masuk kabinet, kata Yunarto, akan menambah kekuatan koalisi di parlemen. Jokowi pun akan lebih mudah menggolkan agenda pemerintahannya bila Demokrat bergabung. Namun, Yunarto menilai Jokowi tak memerlukan penambahan anggota koalisi, mengingat kekuatan koalisi Jokowi adalah mayoritas di parlemen. "Jokowi sudah 74 persen menguasai parlemen. Untuk apa (memasukkan Demokrat)?"
Yunarto mengatakan kemarahan Presiden saat rapat kabinet beberapa waktu lalu menjadi antiklimaks jika kemudian terjadi penambahan anggota koalisi, termasuk jika AHY masuk kabinet. "Apa urgensinya AHY dengan penanganan Covid-19 yang lebih baik," katanya.***
