Breaking News:

Satgas Waspada Investasi Hentikan 99 Usaha Investasi Ilegal, Kebanyakan Forex Ilegal

Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website itu resmi milik entitas yang memilik

Penulis: Siti Fatimah | Editor: Darajat Arianto
TRIBUN JABAR/AHMAD IMAM BAEHAQI
Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing (kiri), didampingi Kepala OJK Cirebon, M Luthfi (kanan), saat ditemui di Kantor OJK Cirebon, Jl Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Senin (25/3/2019). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satgas Waspada Investasi (SWI) menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat. Mereka memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

“Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website itu resmi milik entitas yang memiliki izin,” kata Ketua SWI Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama Bareskrim Polri, Jumat (3/7/2020).

Secara terperinci, 99 entitas yang berkegiatan tak berizin tersebut adalah 87 perdagangan berjangka/forex ilegal, 2 penjualan langsung ilegal, 3 investasi cryptocurrency ilegal, 3 investasi uang, dan 4 usaha lainnya.

Ia menambahkan, SWI mengimbau kepada masyarakat agar sebelum berinvestasi memastikan pihak yang menawarkan investasi itu memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Pastikan pula pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat berkonsultasi atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Untuk pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, SWI berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kepolisian RI. Hal ini dilakukan guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

“Kepolisian sudah tergabung dalam SWI. Semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada Kepolisian untuk segera ditindak sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” ucap Tongam.

SWI juga mencatat dalam penindakannya pada Juni, SWI menemukan 105 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam. Usaha-usaha ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan, dan pengawasan layanan fintech P2P lending.

“Maraknya fintech P2P lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid 19,” katanya.

Menurut Tongam, mereka mengincar masyarakat yang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek, dan mereka selalu meminta bisa mengakses semua data kontak di ponsel. “Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan," kata Tongam. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved