Breaking News:

Hukuman untuk Imam Nahrawi Dinilai Terlalu Ringan, KPK Ajukan Banding

JPU KPK dalam tuntutannya meminta agar Imam dihukum 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekira Rp 19,1 miliar.

TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Mantan menpora Imam Nahrawi 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum mantan menteri pemuda dan olahraga Imam Nahrawi tujuh tahun penjara dan uang pengganti Rp18,1 miliar dalam kasus penerimaan suap pengurusan dana hibah KONI dan gratifikasi.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keteranga tertulis, Kamis (2/7). Ali mengatakan KPK mengajukan banding karena putusan hakim untuk Imam dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

JPU KPK dalam tuntutannya meminta agar Imam dihukum 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekira Rp 19,1 miliar.

"Mengenai alasan banding selengkapnya akan JPU KPK uraikan dalam memori banding yang segera disusun dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat," ujar Ali.

Ali mengatakan JPU KPK menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat. ”KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan mengabulkan permohonan banding KPK,” kata Ali.

Pada 29 Juni 2020, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketuai Rosmina menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Imam.

Majelis hakim juga menghukum Imam membayar uang penganti senilai Rp18.154.230.882.

Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK, yakni hukuman 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 19.154.203.882 serta mencabut hak politik Imam selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Dalam kasus ini, Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.348.435.682 dari sejumlah pihak.***

Editor: Deni Ahmad Fajar
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved