Jabar Dapat Opini WTP ke-19 dari BPK, 27 Kabupaten dan Kota di Jabar Pun Raih WTP Tahun Ini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan Opini WTP ke-9 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Istimewa
Jabar Dapat Opini WTP ke-19 dari BPK, 27 Kabupaten dan Kota di Jabar Pun Raih WTP Tahun Ini 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ke-9 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tahun ini pun, 27 pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk pertama kalinya secara serentak mendapatkan opini WTP.

Hal tersebut diumumkan saat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2019 di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (30/6/2020).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPK memberikan opini WTP tersebut.

Pemerintah Kota Cimahi Kembali Mendapat Opini WTP, yang Ketujuh dari BPK

Pemkot Sukabumi Enam Kali Berturut-turut Dapatkan WTP

"Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-9 kalinya," kata Anggota V BPK Bahrullah Akbar yang didampingi oleh Auditor Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa dalam Sidang Paripurna tersebut.

Bahrullah mengatakan saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan Opini WTP, tahun ini pun 27 pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk pertama kalinya secara serentak semuanya mendapatkan opini WTP.

Namun demikian, katanya, BPK menemukan sembilan kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2019.

Pemkab Indramayu Raih WTP dari BPK Untuk Kelima Kalinya, Tapi Masih Ditemukan Beberapa Permasalahan

Pemkot Bandung Kembali Raih WTP dari BPK dan Raih Apresiasi dari Korsupgah KPK Soal Sertifikasi aset

Permasalahan tersebut antara lain terkait penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan, penatausahaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan data rekapitulasi BPK, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005-2019, untuk posisi Semester II 2019, dari 2.123 rekomendasi senilai Rp 406,88 miliar yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1.362 rekomendasi senilai Rp 271,81 miliar telah selesai ditindaklanjuti atau tingkat penyelesaian mencapai 64,15 persen, sehingga masih terdapat sebanyak 761 rekomendasi (35,85 persen) senilai Rp 135,06 Miliar yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Pimpinan dan Anggota DPRD pun dapat memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP sesuai dengan kewenangannya, serta dapat mengusulkan pertemuan konsultasi apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP.

Dalam kesempatan ini, pertama kalinya BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (lHPD) Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan LHP atas LKPD TA 2019. Ikhtisar tersebut menyajikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tahun 2019 pada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berisi gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tersebut. IHPD ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan atas opini WTP tersebut.

"Ini adalah WTP yang ke-9 kali, dan hari ini hari bersejarah, di mana 27 daerah di Jawa semuanya WTP, terakhir yang bergabung Kabupaten Bandung Barat. Kami harapkan WTP adalah Adaptasi Kebiasaan Baru yang tidak boleh balik kanan lagi dan ini adalah kerja bersama kita," ujarnya.

Gubernur menekankan tidak ada yang sempurna dalam hal ini dan ada catatan-catatan yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan, yakni diselesaikan dalam waktu 60 hari untuk diperbaiki dan disempurnakan. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved