Breaking News:

Ombudsman Sebut 397 Komisaris Rangkap Jabatan Sekaligus Dobel Penghasilan

Ombudsman RI mencatat terdapat 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan tahun 2019. Bahkan, mayoritas komisaris tersebut ditempatkan di BUMN yang

Istimewa
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ombudsman RI mencatat terdapat 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan tahun 2019. Bahkan, mayoritas komisaris tersebut ditempatkan di BUMN yang kinerja keuangannya belum baik.

“Jadi kalau kami lihat sekian banyak ini (komisaris) menyebar di kebanyakan BUMN yang rata-rata tidak mempunyai pendapatan yang signifikan, belum untung yang bagus. Bahkan beberapa ada yang masih merugi,” ujar anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, dalam konferensi pers virtual, Minggu (28/6/2020).

Selain rangkap jabatan, Ombudsman juga menemukan ratusan komisaris BUMN ini memperoleh penghasilan ganda. Berdasarkan data dari Ombudsman, orang-orang itu diketahui selain menjadi komisaris BUMN juga memasih aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri. “Masalah double payment kalau dibiarkan juga ini tampaknya akan membuat kepercayaan publik buruk dan melihat BUMN sebagai tempat untuk mencari penghasilan lebih dan agak aneh kalau saya lihat sampai itu terjadi,” kata dia.

Alamsyah menjelaskan, jika hal itu terus terjadi bisa memperburuk citra BUMN. Atas dasar itu, Ombudsman akan memberi masukan kepada pemerintah agar hal itu tidak terus terjadi. “Kita seperti melecehkan BUMN itu sendiri. Maka, concern Ombudsman memperbaiki sistem, bukan pada orangnya,” ucap Alamsyah.

Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan. Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan. Dari angka itu 254 di antaranya berasal dari kementerian. Lalu dari lembaga non-kementerian ada 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang.

Lima kementerian yang mendominasi pegawainya jadi komisaris BUMN, yakni Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17, Kemensetneg 16 dan Kementerian Koordinator 13.

Pada lembaga non-kementerian, terdapat ada dari TNI sebanyak 27, Polri 13, Kejaksaan Agung 12, Pemerintah Daerah 11, BIN 10, BPKP 10, Kantor Presiden 6, BPK 4 dan lain-lainnya 19. (akhdi martin pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Rangkap Jabatan, 397 Komisaris BUMN Juga Dobel Penghasilan"

Editor: Darajat Arianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved