Breaking News:

Galian Tanah Ilegal Tetap Beroperasi Setelah Ditutup, Anggota DPRD Purwakarta Panggil Pengusaha

Anggota Komisi I DPRD Purwakarta memanggil para pengusaha galian tanah ilegal yang ada di wilayah Sukatani pada Rabu (17/6/2020).

Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Penutupan sementara proyek galian tanah ilegal di wilayah Sukatani, Purwakarta oleh Dinas ESDM Jabar, Kamis (11/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Anggota Komisi I DPRD Purwakarta memanggil para pengusaha galian tanah ilegal yang ada di wilayah Sukatani pada Rabu (17/6/2020).

Proyek galian tanah ilegal ini sempat ditutup oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat. Namun berselang sehari, pengusaha galian tanah tersebut kembali beroperasi sebelum adanya surat izin.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Ceceng Abdul Qodir, mengatakan, pihaknya memanggil para pengusaha ini guna meminta klarifikasi terkait perizinan galian. Pihaknya pun, kata Ceceng, telah mengunjungi Kantor ESDM Jabar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purwakarta untuk menanyakan perizinan.

"Ternyata semua perusahaan belum miliki izin. Jadi, galian di Sukatani ilegal," ujarnya, Kamis (18/6/2020).

Ceceng menegaskan anggota DPRD tak ada niat untuk menghalang-halangi aktivitas galian ini, sehingga dia meminta para pelaku usaha galian ini lebih dahulu mengurus perizinannya sebelum beroperasi.

"Saya heran, padahal mereka ini sudah ditegur keras oleh ESDM Jabar dengan adanya penyegelan tapi mereka tetap beroperasi dan tidak mengacuhkan teguran itu," katanya.

Warga Ketakutan, Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk ke Permukiman Warga di Lembang

Dengan beroperasinya mobil-mobil pengangkut tanah, Ceceng mengatakan ada dampaknya, seperti terjadi kemacetan dan kondisi jalan berdebu.

Pemancing Ikan di Objek Wisata Perairan Waduk Darma Kuningan Meninggal Mendadak, Sempat Pingsan

"Kami yang punya tugas mengawasi izin ya berniat menyadarkan mereka. Tapi, kalau tetap bersikeras ya, akan terkena pidana lantaran melanggar pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang ancamannya di atas lima tahun penjara," katanya.

Modus Baru Peredaran Narkotika di Karawang, Ganja Dimasukkan Pipa, Dijual Seperti Kue

"Yang jelas kami akan terus koordinasi dengan penegak hukum agar penambangan tanah ilegal ini diproses hukum. Jadi, silakan proses dulu perizinannya," sambung Ceceng. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved