Warga Sukabumi Geram, Mengaku Bantuan Tunai Langsung Covid 19 untuknya Disunat

Laporan Kontributor Tribun Jabar, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 di daerah terpencil di Kabupaten Sukabumi rupanya tak diberikan dalam jumlah yang seharusnya. Bantuan "disunat" di tingkat desa. Jumlah pemotongannya bervariasi, mulai Rp 100 ribu hingga Rp 350 ribu.

Odon Setiawan, warga Kampung Cikubang, Desa Gandasoli, Kecamatan Cikakak, mengaku geram dengan pemotongan dana bantuan ini. Awalnya, kata Odon, ia mengaku sangat gembira saat mendapat pemberitahuan dari pihak desa bahwa dirinya termasuk salah seorang warga terdampak pandemi Covid-19 yang menerima bantuan. Apalagi, ia sudah tidak bekerja setelah perusahaan tempatnya bekerja di Jakarta ikut terdampak pandemi sehingga terpaksa memberhentikan sejumlah karyawan termasuk dirinya.

Penuh semangat, Odon pun datang ke kantor desa untuk mengambil bantuan yang menjadi haknya, Rp 600 ribu. Bantuan, kata Odon, kemudian ia terima sesuai jumlah yang tertera. Namun, tak lama, para penerima bantuan yang sudah menerima uang diminta untuk ke ruangan lain di kantor desa.

"Di ruangan itulah bantuannya dipotong. Kami diminta Rp 100 ribu," ujarnya saat ditemui di Kantor Desa Gandasoli seusai menerima bantuan, Rabu (3/6). "Enggak ada penjelasan apa pun. Dipotong Rp 100 ribu, tidak diberitahu untuk apa dan enggak ada penjelasan untuk apa atau untuk siapa. Enggak ada sosialisasi," ujar Odon.

Bama, Ketua RT 03/03, Dusun 1, Desa Gandasoli, mengatakan tak ada keterlibatan RT dalam penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Gandasoli. Di dusunnya, kata Bama, penyaluran bantuan bahkan disalurkan malam hari, diantar ke rumah-rumah warga.

"Dibagikan pada malam takbiran, tapi hanya Rp 250 ribu dari yang seharusnya Rp 600 ribu," tuturnya.
Kepala Desa Gandasoli, Saehan, belum memberikan komentar tentang adanya pemotongan dana bantuan ini. Upaya Tribun Jabar menghubungi kepala desa melalui aplikasi WhatsApp, hingga semalam belum mendapatkan respons.

Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, mengaku sangat prihatin dengan kejadian ini. Ia menegaskan, apa pun alasannya bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19 tidak boleh dipotong.
"Tidak boleh ada pemotongan," tegas Adjo.

Wakapolres Sukabumi, Kompol Sigit Rahayudi, menegaskan akan mengusut dugaan pemotongan bantuan untuk warga terdampak Covid-19 di Kampung Cikubang ini hingga tuntas.

"Saya sudah perintahkan ke Sat Reserse untuk menindaklanjutinya," tegas Wakapolres.

Tidak Utuh
Kepala Desa Gandasoli, Saehan, mengakui bahwa BLT untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 di desana tak secara utuh diterima oleh mereka yang berhak. Bahkan, kata Saehan, bukan hanya BLT. Semua bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 tidak diterima warganya secara utuh.

Namun, ia membantah telah melakukan pemotongan. Ia berdalih, berkurangnya jumlah bantuan dari yang seharusnya Rp 600 ribu per penerima bantuan karena warga yang mendapatkan bantuan memberikankan sebagian bantuannya dengan ikhlas kepada warga yang belum mendapatkan bantuan.

"Jadi tidak ada pemotongan, itu pemberian dari yang dapat untuk yang belum kebagian," ujar Saeban saat ditemui di Desa Gandasoli, Kamis (4/6). "Ada yang Rp 150 ribu, ada yang Rp 100 ribu."

Ia mengatakan, bantuan Covid-19 yang datang ke desanya ada beragam. Tak hanya BLT, tapi juga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Kemensos, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, dan Gasibu. Menurutnya, hampir semua warga yang membutuhkan di desanya sudah menerima bantuan.

"Tinggal 10 persenan," katanya.

Mengenai bantuan uang yang diterima warga pada malam takbiran, Saehan mengatakan, bantuan itu memang diterima beberapa warganya. "Ada yang diberi Rp 150 ribu, karena yang diberinya sudah jompo. Ada juga yang diberi padahal mereka tidak punya kartu keluarga," ujarnya.(*)