Bikin Gerakan Awasi Bersama, HMI Jabar Bikin Tiga Catatan Penanganan Covid-19 di Jabar

HMI Jawa Barat meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk lebih transparan dalam penganggaran untuk penanganan Covid-19.

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk lebih transparan dalam penganggaran untuk penanganan Covid-19.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Khoirul Anam, mengajak semua masyarakat untuk melakukan gerakan untuk mengawasi bersama. HMI menilai perlu dilakukannya evaluasi dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat.

Hal ini, katanya, didasarkan pada hasil konsolidasi HMI se-Jawa Barat pada Rabu (22/5/2020).

HMI juga meminta Kejaksaan, KPK, BPK, Polri, dan Ombudsman, aktif mengawasi pelaksaan penanggulangan Covid-19 dan juga tegas melakukan penindakan jika terdapat maladministrasi.

HMI se-Jawa Barat, katanya, menilai terdapat sejumlah catatan dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.

Pertama, dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat dinilai belum optimal dalam mengimplementasi kebijakan PSBB.

Tiga Orang Positif Hasil Rapid Test di Kota Tasikmalaya Ternyata Petugas Puskesmas

Kedua, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jabar tidak transparan mengenai alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Ketiga, penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dan terdampak pun dinilai tidak berjalan dengan baik akibat masalah data penerima.

Perempuan Berbaju Tidur Ditemukan Tewas Menggantung di Vila di Kawasan Vila Kota Bunga Cianjur

HMI pun menilai koordinasi antara stakeholders dan pemerintah di berbagai tingkatan perihal pendataan masyarakat non-DTKS ini masih jauh dari harapan.

Terkait hal tersebut, konsolidasi HMI se-Jawa Barat membentuk gerakan "Awasi Bersama". Tujuannya adalah pengawasan realisasi anggaran penanggulangan Covid-19 agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dan melakukan pengawasan terkait implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19.

Ular Sanca Dua Meter Masuk Rumah Warga di Kota Cimahi, Tim Rescue Terpaksa Bongkar Lemari

Khoirul Anam menegaskan melalui "Awasi Bersama" pihaknya mendorong transparansi pemerintah dan optimalisasi implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19

"Gerakan ini mendorong pemerintah untuk transparan, dan optimal dalam penanggulangan Covid-19. Jika terdapat indikasi pelanggaran kami akan laporkan ke penegak hukum," kata Khoirul Anam melalui ponsel, Kamis (28/5/2020).

ASN Diminta Fokus pada Tiga Hal Ini Saat Bekerja di Fase Kenormalan Baru

Khoirul anam juga mengajak semua pihak saling membantu di tengah pandemi dengan meningkatkan empati dan saling bahu-membahu, agar pandemi segera berlalu. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Sugiri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved