Sekolah Harus Menerapkan Protokol Kesehatan

KETUA  Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran baru 2020/2021 dipertimbangkan secara matang. Huda pun mendorong agar ada simulasi protokol kesehatan di sekolah-sekolah sebelum kegiatan belajar tatap muka kembali dilaksanakan.

"Jika perlu, sebelum sekolah dibuka, dilakukan simulai penerapan protokol kesehatan sehingga meminimalisasi potensi penularan Covid-19 di kalangan siswa," kata Huda kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut dia, pemerintah mesti cermat menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah di masa pandemi Covid-19. Apalagi, kata Huda, kasus penyebaran Covid-19 terus terjadi. Huda mengatakan anak-anak pun dinilai rentan tertular Covid-19.

"Pembukaan sekolah di masa pandemi merupakan sebuah pertaruhan besar. Hingga saat ini laju penularan Covid-19 di Tanah Air kian meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan," katanya.

Huda meminta pemerintah mencermati sejumlah hal terkait rencana membuka kegiatan belajar lagi di sekolah. Pertama, mengenai posisi sekolah di suatu wilayah. "Jika sekolah berada di zona hijau, boleh saja dibuka lagi. Namun jika di zona merah Covid-19, wacana pembukaan sekolah harus ditolak," ujar Huda.

Kedua, yaitu protokol kesehatan yang jelas bagi guru dan siswa. Guru atau siswa yang memiliki penyakit penyerta, kata Huda, sebaiknya tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Protokol kesehatan ini di antaranya proses skrining kesehatan bagi guru dan siswa di mana mereka yang mempunyai penyakit komorbid sebaiknya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

"Adanya tes PCR bagi guru dan siswa sebelum pembukaan sekolah, adanya pengaturan pola duduk di kelas, hingga ketersediaan hand sanitizer serta disinfektan," kata Huda.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa Kemendikbud menyiapkan berbagai skenario terkait permulaan tahun ajaran baru 2020/2021. Pernyataan Nadiem terkait pandemi Covid-19 yang belum mereda di Tanah Air.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap dengan semua skenario," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (20/5).

Nadiem pun menuturkan Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurutnya, keputusan Kemendikbud terkait format pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian Gugus Tugas.

"Mohon menunggu, saya pun tidak bisa memberikan statement apapun keputusan itu, karena itu dipusatkan di Gugus Tugas. Tapi kami tentu terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas," kata Nadiem.***