Pemprov Jabar Diminta Segera Susun Aturan New Normal di Pondok Pesantren

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat, mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan keberlangsungan pondok pesantren seiring dengan akan adanya pemberlakuan new normal atau kebiasaan baru melakukan aktivitas sehari-hari sesuai protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi mengungkapkan bahwa sebagai dampak Covid-19, dunia kini akan dihadapkan dengan era baru, yakni new normal atau normal baru, yang kini pemerintah mulai meminta semua sektor menyusun skenario new normal di setiap sektor masing-masing.

Tidak terkecuali pondok pesantren, lembaga pendidikan yang hadir sebelum adanya pendidikan formal yang menjamur saat ini, tentu untuk keberlangsungannya dalam situasi pandemi Covid-19 butuh mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

"Khususnya di Jawa Barat, fraksi PKB minta Gubernur Jabar untuk memperhatikan bagaimana protokolernya pondok pesantren dalam menghadapi new normal ini," ujar Sidkon melalui ponsel, Selasa (26/5/2020).

Sidkon mengatakan pihaknya sudah beberapa hari ini mendapat banyak menerima pesan dari sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jawa barat terkait keberlangsung kegiatan belajar mengajar para santri yang kini diberhentikan sementara akibat Covid-19.

Sedangkan di pondok pesantren, santrinya bahkan berjumlah ratusan bahkan hingga ribuan santri.

• Tim Gugus Tugas Purwakarta Jemput 8 Pasien Positif Corona untuk Dipindah ke Rumah Isolasi

Sidkon mengatakan jika new normal diberlakukan dengan protokoler yang telah ditentukan, kondisi ponpes kebanyakan belum semuanya siap melaksanakannya, terutamanya dalam hal sarana dan prasarananya. Misal kan kobong atau tempat istirahat santri, rata-rata satu kobong berisi lima hingga sepuluh orang santri, begitupun dengan penggunaan toilet bersama.

Dengan demikian, lanjut Sidkon yang juga sekretaris DPW PKB Jawa Barat ini, skenario untuk keberlangsungan pondok pesantren ini harus segera dikaji, jangan hanya dibahas skenario sektor pendidikan formal.

"Maka dari itu kami, minta pemerintah selain lebih mempertegas sosialisasi, juga harus ada skenario dan alokasi khusus untuk menyiapkan penataan sarana prasarana pondok pesantren dalam pelaksanaan new normal," tuturnya.

• Polresta Cirebon Sebut Belum Ada Modus Baru dalam Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

• Ini Tingkat Kehadiran ASN di Dua Kantor Kecamatan di Kota Bandung pada Hari Pertama Kerja