Prof Romli Nilai Pelimpahan Kasus Pejabat UNJ yang Dilakukan KPK ke Polri Sudah Tepat

Romli Atmasasmita menilai upaya KPK melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemberian uang THR di lingkungan Kemendikbud ke Polri sudah tepat.

unpad.ac.id
Romli Atmasasmita 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menilai upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemberian uang tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Polri sudah tepat berdasarkan Undang-undang (UU) KPK.

Menurut Romli Atmasasmita, KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri hanya melakukan koordinasi dan supervisi dengan melimpahkan kasus kepada Polri karena atas permintaan pendampingan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"KPK memberikan pendampingan atas permintaan Itjen Dikbud sesuai dengan Undang-Undang KPK Tahun 2019 tentang Tugas KPK. Penangkapan sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK," kata Romli saat dihubungi, Sabtu (23/5/2020).

Romli mengatakan, upaya pendampingan itu dilakukan karena Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai kewenangan pro justitia (proses hukum di tingkat penyidikan) untuk menetapkan tersangka.

Setelah melakukan upaya hukum operasi tangkap tangan (OTT), KPK melimpahkan berkas perkara ke Polri karena temuan uang sebagai barang bukti di bawah Rp 1 miliar.

Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak termasuk penyelenggara negara, sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

MUI Garut Persilakan Gelar Salat Idulfitri Namun Dibarengi dengan Catatan

"Kasus tersebut dilimpahkan ke kepolisian sudah benar sesuai Undang-Undang KPK," tuturnya.

Dia menilai kasus ini merupakan strategi pencegahan yang tepat dilakukan dalam rangka koordinasi dan supervisi KPK.

Pasien yang Baru Dinyatakan Positif Tak Ada Kontak Erat di Cirebon, Bekerja di Kota Ini

"Justru strategi ini menunjukkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan baik," ucapnya.

Ia berharap, institusi lain seperti kementerian dan lembaga tinggi negara, dapat mengikuti atau meniru Itjen Kemendikbud.

Satpol PP Kota Bandung Ubah Skema Pengetatan Aktivitas Masyarakat di Malam Takbir

"Diharapkan inspektorat-inspektorat lain di kementerian/lembaga melakukan hal yang sama. Penilaian bahwa KPK hanya berani menangani kasus-kasus kecil keliru jika hanya dilihat dari kasus ini," tuturnya. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Sugiri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved