Plt Bupati Indramayu Geram Ada Kasus Pemotongan Bansos Rp 500 Ribu oleh Aparat Desa

Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat geram adanya kasus pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST

tribunjabar/handika rahman
Plt Bupati Indramayu Geram Ada Kasus Pemotongan Bansos Rp 500 Ribu oleh Aparat Desa 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat geram adanya kasus pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 500 ribu oleh aparat desa.

Kejadian itu terjadi di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu belum lama ini.

Taufik Hidayat mengatakan, terkait pemotongan tersebut ia menyebut aparat desa setempat tidak paham dengan regulasi penanganan masyarakat yang mendapat bantuan ganda.

"Kejadian itu memang ada, cuma di sini ada ketidak pahaman dari aparatur desa terkait penanganan masyarakat yang double dapat bantuan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (22/5/2020).

Pemkot Bandung Tak Bisa Berbuat Banyak Hadapi Pedagang Pakaian di Otista, ITC dan Trunojoyo

Ia juga menyayangkan kasus tersebut terjadi di Kabupaten Indramayu dan menghebohkan masyarakat luas.

Padahal, jika aparatur desa setempat paham, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terlanjur menerima bantuan BTS dari Kemensos tidak perlu diminta kembali uangnya.

Tinggal bantuan lainnya, dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dicoret dan digantikan dengan KPM yang membutuhkan lainnya.

"Kalau sudah dapat dari Kemensos ya sudah jangan diambil, tinggal yang dari Dana Desanya saja karena belum cair gak usah dikasih. Dicoret saja diganti yang baru, selesai kalau seperti itu," ujar dia.

Seperti diketahui, sedikitnya dari sebanyak 58 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST, 31 di antaranya dilakukan pemotongan.

Bantuan yang semestinya masyarakat terima senilai Rp 600 ribu lalu dipotong Rp 500 ribu oleh aparat desa.

Sehingga masing-masing KPM terdampak Covid-19 itu hanya menerima sebesar Rp 100 ribu saja.

Pihak desa pun melalui RT berjanji akan menukar uang yang diminta dengan bantuan lainnya, yakni BLT DD senilai Rp 1,8 juta yang bakal dicairkan sebelum lebaran.

Teknologi Pelacak Covid-19 Hasil Kerja Sama Apple dan Google Diresmikan, Siap Diadopsi Pemerintah

Nominal Rp 1,8 juta ini merupakan kalkulasi bantuan BLT DD selama tiga bulan yang bakal diberikan sekaligus.

Adapun alasan aparat desa melakukan pemotongan, karena KPM yang bersangkutan merupakan penerima bantuan ganda.

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved