Ketua DPRD Purwakarta Apresiasi Kinerja Bulog soal Beras Bansos Terdampak Covid-19

Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi mengapresiasi kinerja Bulog khususnya di wilayah Purwakarta.

Tribun Jabar/Siti Fatimah
Dirut Perum Bulog Budi Waseso meninjau gudang beras Bulog Kanwil Jawa Barat yang didampingi Pimwil Bulog Jabar, Benhur Ngkaimi, Selasa (3/3/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi mengapresiasi kinerja Bulog khususnya di wilayah Purwakarta.

Bulog yang bertugas mengatur logistik dianggap berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras hingga usaha jasa logistik lainnya di tengah pandemi.

Menurutnya, sejauh ini Bulog telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meski sempat ada gejolak dalam hal teknis seperti pendistribusian yang kurang memuaskan, hal itu kata Sanusi lantaran adanya miskomunikasi atau human error, termasuk soal kualitas beras yang dipermasalahkan beberapa waktu lalu.

Nekat Jualan Pakaian, Pemkot Bandung Segel Yogya Antapani, Yogya Katamso, dan Riau Junction

"Kami sudah konfirmasi ke Dinsos Purwakarta dan pihak Bulognya. Jadi, tak ada namanya beras itu jelek. Tapi, yang diberikan itu ialah sampel dan berbeda dengan beras yang dibagikan ke warga," katanya, Jumat (22/5/2020).

Ahmad Sanusi menyebut beras jelek yang sempat ramai itu belumlah dibagikan ke warga terdampak Covid-19, karena Bulog ingin mempersiapkan beras yang berkualitas untuk warga terdampak di Purwakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Purwakarta sempat mengembalikan 1 ton beras dari Bulog dengan kualitas tak layak konsumsi untuk 10 ribu kepala keluarga di enam kecamatan yang sempat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sekretaris Daerah Purwakarta, Iyus Permana mengatakan beras tak layak tersebut sudah ditukar dengan beras kualitas medium.

"Beras yang ada di Kantor Dinsos bukan beras oplosan tapi itu hanya sample dan kami sudah tukar menjadi kualitas premium," katanya di ruangannya, Jumat (15/5/2020).

Beras tak layak ini awalnya diajukan Bulog ke Dinsos untuk dibagikan ke warga, namun beras tersebut ditolak karena tak layak dan akhirnya dikembalikan.

Meski Ramadhan Prostitusi Jalan Terus, Berkedok Panti Pijat, Polisi Temukan Gadis Belia

"Jumlah bantuan beras untuk warga terdampak di enam kecamatan yang PSBB sebanyak 100 ton dan dibagikan ke 10 ribu KK dengan asumsi per KK sebanyak 10 kilogram kualitas medium dari Pemprov Jabar," katanya.

Iyus menegaskan di Pemkab Purwakarta memastikan tak ada beras oplosan yang diberikan ke warga.

Sebagai informasi, ada beberapa jenis bantuan berupa beras yang didistribusikan oleh Pemkab Purwakarta selain 100 ton dari bantuan provinsi yang kualitas medium, ada pula bantuan bersumber APBD Purwakarta sebanyak 32 ton kualitas premium

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved