Pemerintah Larang Mudik

Kakorlantas Video Conference dengan Menhub dan Gugus Tugas Bahas Larangan Mudik-Arus Balik Lebaran

Pelarangan mudik ini pun guna mengantisipasi keluar masuknya warga masyarakat ke wilayah DKI Jakarta.

Tribun Jabar/ Siti Masithoh
(ilustrasi) Kondisi GT Palimanan Tol Cipali, Minggu (9/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono meninjau pos pengamanan operasi ketupat di Cikopo, Purwakarta, sekaligus melakukan video conference bersama beberapa stakeholder, seperti Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Ketua Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, Jumat (22/5/2020) malam.

Dalam video conference yang digelar ini membahas terkait arus mudik dan arus balik.

Seperti diketahui, Presiden RI, Joko Widodo telah melarang warga masyarakat untuk melaksanakan mudik ke kampung halamannya guna memutus mata rantai Covid-19.

Kakorlantas mengatakan dalam video conference tersebut mudik dilarang termasuk baliknya dengan dasar operasi ketupat yang digelar hingga 30 Mei 2020.

Pelarangan mudik ini pun guna mengantisipasi keluar masuknya warga masyarakat ke wilayah DKI Jakarta.

Kesempatan malam hari ini pun hadir pula para Dirlantas dari Jawa Tengah dan Jawa Barat membahas mengenai pelaksanaan arus balik lebaran.

"Skenarionya tentu sudah diatur dari Jawa Tengah dan Jabar dari arah balik menuju Jakarta termasuk beberapa wilayah perlu ada penyekatan," katanya dalam video conference bersama Doni Monardo, Budi Karya Sumadi, dan ada pula Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kakorlantas Polri pun meminta petunjuk dari Menhub maupun Ketua Gugus Tugas Nasional terkait waktu pelarangan mudik. "Apa yang diputuskan Menhub atau Gugus tugas akan kami dukung di lapangan baik konsep operasi ketupat atau PSBB," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menindaklanjuti berakhirnya operasi ketupat yang berakhir pada 30 Mei 2020, sehingga dirinya mengakui menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. "Yang jelas usai 30 Mei apakah itu nanti bentuknya operasi yang diketatkan atau apapun itu, kami dukung sepenuhnya pemerintah," katanya.

Kesempatan sama, Ketua gugus tugas nasional Covid-19, Doni Monardo untuk sementara waktu menyimpulkan bahwa bakal merumuskan bersama tim gabungan pada lusa nanti membuat surat edaran untuk memperpanjang pelarangan mudik dan balik hingga 7 Juni 2020. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved