IPO Nilai Pilkada Serentak 2020 Bisa Dilangsungkan dengan Catatan, Ditunda Terlalu Riskan
Pilkada Serentak 2020 bisa dilaksanakan sesuai jadwal setelah diundur. Seharusnya berlangsung September, Pilkada Serentak 2020 akan digelar Desember.
Penulis: Ery Chandra | Editor: Giri
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa dilaksanakan sesuai jadwal setelah diundur. Seharusnya berlangsung September, Pilkada Serentak 2020 akan digelar Desember 2020.
Pilkada Serentak 2020 dinilai dapat dilangsungkan saat pandemi Covid-19.
Dukungan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bisa dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum terjadi penurunan secara signifikan.
"Risiko menunda pilkada lebih lama akan semakin riskan. Selain terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa transisi, juga terkait proses kepemimpinan politik," ujar Dedi Kurnia Syah saat dikonfirmasi Tribun melalui ponselnya, Jumat (22/5/2020).
Menurutnya, apabila pelaksanaan pilkada tertunda maka berdampak pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.
• Droplet Bisa Terbang Enam Meter, Jaga Jarak Dua Meter Sia-sia untuk Cegah Penularan Corona?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya tak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali.
"Alternatif bisa berupa tata laksana masa pandemi agar tetap berjalan. Bagaimana pun pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan," katanya.
Pengajar komunikasi politik di Universitas Telkom ini menilai, KPU seharusnya mempunyai skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020.
• Ruben Onsu Harus Tes Kejiwaan Sebelum Dapat Hak Asuh Betrand, Bisa Kehilangan Lagi di Usia 18 Tahun
"Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka. Sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa," ujarnya.
Dia mengatakan menunda pilkada terlalu lama berisiko terhadap politik anggaran. Sehingga khawatir negara bakal menambah biaya. Pasalnya, hanya karena penundaan.
• Castillion Ceritakan Bisa Nyasar ke Persib Bandung kepada Media Belanda, Tim Pertama di Luar Eropa
"Anggaran adalah hal paling sensitif. Apa yang sudah disiapkan tahun ini, bisa jadi terpakai begitu saja tanpa hasil. Sementara kondisi negara sedang berhemat luar biasa. Hal penting lainnya, proses regenerasi terhambat," katanya.
Menurutnya, antisipasi bahaya virus corona penting dengan menguatkan pengawasan protokol kesehatan.
• Ezechiel NDouassel Bisa Saja Lewati Capaian Sutiono Lamso Jika Bertahan di Persib
KPU juga perlu merancang aturan supaya pemilihan tetap berjalan, tanpa ada massa atau orang banyak berkumpul.
"Perlu dilarang tegas adalah kampanye terbuka," ujarnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/pilkada-serentak_20180125_184501.jpg)