Warga Minta Perdebatan Soal Gang Apandi Kota Bandung Diakhiri, Minta Kompensasi Segera Dibagikan

Warga RW 08 Kelurahan Braga, Kota Bandung meminta perdebatan terkait Gang Apandi segera diakhiri.

Tribun Jabar/Tiah SM
Kondisi rumah-rumah yang ada di Gang Apandi, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung 

Setelah melalui serangkaian verifikasi data dan laporan lapangan, Komisi A DPRD Kota Bandung pun mengeluarkan pernyataan resmi terkait argumen kepemilikan Gang Affandi melalui Nota yang dilansir pada 21 April 2020.

Dalam Nota Komisi itu, terdapat hasil pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Berdasarkan keterangan Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Gang Apandi di Jalan Braga tidak pernah tercatat sebagai aset milik Pemkot Bandung.

Raja Tega, Bansos untuk Warga Indramayu Disunat Rp 500 Ribu, Warga Cuma Dapat Rp 100 Ribu

Nota Komisi A itu juga menyinggung fakta adanya 12 putusan yang membuktikan bahwa gang tersebut merupakan bagian dari SHGB milik Josafat Winata sejak tahun 1961.

Selain itu, berdasarkan peta Kota Bandung yang diteliti dalam rapat Komisi A bersama dengan dinas terkait, ditemukan fakta bahwa terdapat akses alternatif yang berjarak hanya kurang lebih 30 meter ke sebelah selatan, yaitu Gang Cikapundung.

Dengan demikian, penutupan Gang Apandi tidak akan mengganggu rutinitas dan lalu lintas warga sekitar.

Meski begitu, DPRD Kota Bandung berharap proses rekonsiliasi dijalankan dengan semangat perdamaian. Kondisi wabah corona yang dialami saat ini membutuhkan gerakan saling dukung, saling menolong.

Diketahui, pemilik lahan telah menyiapkan uang kadeudeuh bagi warga di sekitar Gang Apandi sejak lama. Bantuan itu dinilai akan sangat bermanfaat bagi warga untuk melewati situasi ekonomi saat ini yang belum menentu.

Dihubungi terpisah, juru bicara pemilik lahan Gang Affandi, Irvan Ansori Mutaqin menjelaskan, status Gang Apandi secara hukum dan administrasi semakin kuat dengan adanya Nota Komisi A DPRD Kota Bandung.

Tahun Depan Akan Ada 0,4 Juta Bayi Lahir di Indonesia, Dampak Pandemi Corona, Prediksi Media Asing

Walau demikian, pemilik lahan tetap ingin memberikan uang kadeudeuh bagi warga meski bukan termasuk kewajiban.

“Sejak awal, pemilik lahan berinisiatif untuk memberikan kompensasi bagi warga karena selalu ingin menghindari konflik. Pemilik sangat memikirkan warga, " ujar Irvan.

Penulis: Tiah SM
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved