Sorot

Tentang Iuran BPJS Kesehatan

Perpres tersebut menjadi cara memperbaiki kebijakan dan pengelolaan jaminan kesehatan nasional (JKN) secara menyeluruh

Tentang Iuran BPJS Kesehatan
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Adityas Annas Azhar, Wartawan Tribun

Oleh Wartawan Tribun Jabar, Adityas A  A

BERITA heboh di tengah pandemi Covid-19 adalah naiknya iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Entah mengapa keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yang mengatur kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, tiba-tiba dilanggar lagi oleh pemerintah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sebagai tindak lanjut MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Alasan pemerintah menaikan iuran karena ingin mencapai universal health coverage agar seluruh rakyat memiliki akses dan kualitas layanan kesehatan yang baik. Perpres tersebut menjadi cara memperbaiki kebijakan dan pengelolaan jaminan kesehatan nasional (JKN) secara menyeluruh.

Apa itu JKN? JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan memastikan BPJS Kesehatan akan melakukan perbaikan layanan seiring naiknya iuran peserta. Ia pun menjamin tak akan lagi ada cerita peserta BPJS Kesehatan ditolak oleh rumah sakit.

"Dulu misalnya (ada masalah) sistem informasi ketersediaan tempat tidur RS. Sekarang kan sistemnya online. Enggak ada lagi orang ditolak-tolak," kata Abetnego, Kamis (14/5)

Nah, apakah jaminan dari Istana itu dapat dipegang? Jika kenaikan BPJS diiringi perbaikan dan jaminan pelayanan yang bagus untuk pesertanya, sah-sah saja naik. Apalagi diiringi komitmen pemerintah ikut memberikan subsidi iuran hingga 100 persen kepada para lansia miskin, orang telantar, yatim piatu, dan warga yang tinggal di daerah terpencil dan terluar.

Rumah sakit, dokter yang ditunjuk, hingga perawat pun harus memberikan pelayanan maksimal, tidak boleh lagi memandang sebelah mata pasien BPJS. Harus ada sanksi tegas yang tercantum secara tertulis bagi rumah sakit dan dokter atau perawat yang mengabaikan pasien BPJS.

Dalam hal ini sistem online kesehatan masyarakat harus benar-benar bagus, valid, dan tersambung dengan data kependudukan sesuai nomor induk kependudukan.

Sedikit menengok ke Belanda, yang pernah lama menjajah negeri ini. Di sana rakyat di atas usia 18 tahun wajib memiliki asuransi kesehatan. Pemerintah Belanda pun mewajibkan semua perusahaan asuransi memberikan layanan standar tanpa memandang kelas. Rakyat Belanda bebas memilih asuransi kesehatan. Jika seorang warga Belanda tidak memiliki asuransi kesehatan ia didenda. Bukan itu saja seseorang yang ketahuan tidak memiliki asuransi, perusahaan tempat ia bekerja akan memotong gaji untuk membayar asuransi.

Lalu apa yang diberikan Belanda kepada rakyatnya yang berobat? Sistem online yang sangat baik membuat warga Belanda pasti dilayani oleh dokter di kawasan rumah tinggalnya atau rumah sakit tanpa ribet harus isi form atau memfotokopi ini-itu. Cukup tunjukkan kartu asuransi kesehatan, warga akan mendapat layanan kesehatan standar, tidak ada perbedaan kelas perawatan.

Kalau pun pasien terpaksa membayar karena misalnya ada obat yang tidak ter-cover asuransi, pasien tidak diminta bayar di tempat. Ia akan dikirimi tagihan ke rumah. Pasien kemudian mengirim bukti pembayaran tagihan ke asuransi untuk meminta reimbursement.

Sekali lagi kita tunggu janji pemerintah negeri ini untuk membangun SJSN yang benar-benar bagus untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat. (*)

Penulis: Adityas Annas Azhari
Editor: Adityas Annas Azhari
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved