PSBB di Jabar Akan Diperlonggar, Ada 63 Persen Wilayah yang Bisa Diterapkan Pelonggaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat akan disesuaikan dengan tren kasus Covid-19 dan hasil kajian epidemiologi.

Ini supaya relaksasi pembatasan sosial, yang bertujuan agar aktivitas perlahan berjalan seperti biasa dan ekonomi mulai bergairah, bisa terukur.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan seusai PSBB tingkat provinsi berakhir, pihaknya akan memetakan daerah di Jabar berdasarkan tren kasus Covid-19.

Menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, ada 63 persen wilayah Jabar yang memungkinkan untuk relaksasi atau pelonggaran PSBB.

Sedangkan 37 persen wilayah lainnya masih perlu diwaspadai karena pergerakan data Covid-19 di daerah tersebut belum dinilai aman.

"Hasil PSBB Jabar, ternyata yang harus diwaspadai 37 persen, sehingga 63 persennya bisa kita relaksasi. Sehingga ekonomi kami bisa normal di 63 persen," kata Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/5/2020).

Hasil evaluasi satu pekan pemberlakuan PSBB Tingkat Provinsi menunjukkan hasil yang positif.

Hal itu merujuk data jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit yang mengalami penurunan. Dari rata-rata 430 pasien pada April menjadi 350 pasien.

Tingkat kematian juga dilaporkan turun. Dari rata-rata 7 pasien meninggal dunia per hari menjadi 4 pasien. Sementara tingkat kesembuhan naik hampir dua kali lipat. PSBB Jabar sendiri diberlakukan pada Rabu (6/5/2020) selama 14 hari.

Kang Emil mengatakan, rata-rata penambahan kasus Covid-19 di Jabar memperlihatkan grafik menurun.

Jika grafik tersebut konsisten melandai, maka Pemda Provinsi Jabar sudah dapat mengendalikan Covid-19. Dengan begitu, relaksasi dapat dilakukan dan kegiatan ekonomi sudah mulai bisa digerakan.

"Bulan lalu kasus per hari 40-an. Minggu lalu menjadi 28, sekarang 21. Kalau minggu depan konsisten berada di bawah 20, kami akan mendefinisikan (Covid-19) terkendali, sehingga tinggal ditesting dan dilacak. Ekonomi pun berjalan dengan jaga jarak dan protokol kesehatan," ucap Emil.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Berli Hamdani menegaskan, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan.

Maka itu, Pemda Provinsi Jabar terus mengkaji semua aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, sampai sosial.

"Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan," kata Berli.

Menurut epidemiolog Universitas Padjadjaran Pandji Fortuna Hadisoemarto, pergerakan masyarakat amat krusial dalam menekan kasus Covid-19 di Jabar.

Semakin kecil persentase pergerakan masyarakat, semakin cepat pandemi Covid-19 ditanggulangi. Hal tersebut didapat berdasarkan permodelan yang ia buat.

"Jadi permodelan saya itu membuat simulasi bagaimana Covid-19 akan menyebar di Jabar dengan skenario. Yang pertama skenarionya kondisi sekarang. Nampaknya, walau PSBB sudah berhasil menurunkan transmisi, tetapi masih ada sisa transmisi yang mana menyebabkan kita masih melihat ada kasus-kasus baru setiap hari," kata Pandji.

Jika pergerakan masyarakat tidak dapat ditekan lebih kecil, maka pandemi Covid-19 baru bisa teratasi sampai 3 tahun ke depan.

Maka itu, Pandji mengimbau agar pergerakan masyarakat terus ditekan.

"Intinya apa. PSBB ini saya simulasikan dengan pengetatan sedikit lagi saja, itu kita bisa mempercepat habisnya wabah Covid-19 di Jabar dalam waktu kurang dari satu bulan. Pada dasarnya, permodelan yang saya buat menimbulkan bahwa kita tinggal mengetatkan sedikit lagi saja, agar terjadi penurunan dengan cepat itu bisa terjadi," tuturnya.

• Sejak Pandemi Covid-19 dan PSBB, Terminal Ciamis Seperti Mati Suri