Breaking News:

Pelaku Usaha Kuliner Majalengka Menilai PSBB Merugikan Usahanya: Jauh dari Keadilan

Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas perdagangan sebagai konsekuensi pemberlakukan PSBB mendapat keluhan pelaku usaha makanan.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Giri
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Petugas gabungan di Kabupaten Majalengka mengimbau terhadap para pedagang untuk menerapkan jam operasional berdagang selama masa PSBB, Sabtu (9/5/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas perdagangan sebagai konsekuensi pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapat keluhan dari pelaku usaha makanan.

Mereka menilai, pembatasan waktu jam operasi dari 03.00 hingga 18.00 WIB bukan kebijakan yang tepat bagi para pelaku usaha kuliner.

Seorang pelaku usaha kuliner, Ivan Taufik Iskandar, mengatakan, pemberlakuan jam operasi yang diperbolehkan pemerintah tersebut secara durasi memang cukup panjang. Namun, jika dilihat dari efektivitas, kebijakan tersebut jauh dari keadilan.

"Seperti memberi kesempatan berjualan yang cukup lama, 15 jam buka. Tapi kan ini bulan puasa, mulai ramai dari jam 16.00 hingga 21.00 WIB. Melihat kebijakan ini, transaksi hanya terjadi dari jam 16.00 hingga 18.00 WIB. Ini akan jadi dua jam yang padat. Dan malah akan menimbulkan penumpukan pembeli. Akan ada kerumunan. Jadi tak sesuai dengan tujuan PSBB," ujar Ivan, Sabtu (9/5/2020).

Ia menjelaskan, selama penerapan PSBB, yang perlu dilakukan sebenarnya jaga kontak fisik.

Dengan demikian, meskipun jam operasi pedagang hingga malam, bisa dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan.

Jumlah Pemudik ke Ciamis Menurun Drastis Selama PSBB, hingga Hari Ini Sudah Sebanyak 39.816 Orang

"Yang perlu diperhatikan, PSBB adalah mengurangi kontak antarorang. Jaga jarak. Untuk PKL, ditertibkan mengenai jarak antar gerobaknya. Pasti bisa dilakukan. Untuk rumah makan, dikurangi saja kursi dan jarak antarmeja, diatur jangan kurang dari semeter," ucapnya.

Dia tidak menampik, konsep tersebut akan berdampak terhadap menurunnya kapasitas. Adanya ketentuan jarak satu meter dipastikan akan mengurangi jumlah pengunjung.

Hidup Memprihatinkan di Tasikmalaya, Masinah Tidak Berhak Terima Bantuan karena Masalah Ini

"Tidak masalah, namanya juga lagi PSBB pasti ada ketidaknyamanan karena penyesuaian. Fokusnya bukan ke pembatasan waktu, tapi pembatasan kontak. Pol PP sebagai penegak regulasi bisa fokus ke pengawasan protokol kesehatan. Kalau ada PKL atau rumah makan yang melanggar, ya, tegur saja. Semuanya tetap harus diatur dan diawasi," jelas dia.

Wagub Jabar Punya Cerita Menggelikan di Tasik, Mobil Dinasnya Diadang Tapi Mobil Dinas Desa Bebas

Lebih jauh Ivan mengatakan, untuk menuntut haknya, dia akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah.

Dia berharap, akan ada evaluasi dari pemerintah atas kebijakan yang telah ditetapkan itu.

Polwan Cianjur Sisihkan Gaji, Bikin Takjil, Lalu Dibagikan untuk Tenaga Medis sebagai Penyemangat

"Inisiatif saja (kirim surat). Ngobrol-ngobrol sama tukang warteg, tukang angkringan, PKL gerobak juga mengeluhkan (aturan tersebut)," kata Ivan. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved