Breaking News:

Resensi Buku

Meneropong Kegaduhan Pembenaran Hukum

Ada sejumlah istilah teknis, buku ini tetap tersajikan secara populer, tetapi ilmiah. Siapapun, sekalipun bukan lulusan hukum, bisa mengakses

istimewa
Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasan 

ADA kehebohan hukum saat masa pandemi Covid-19 awal bermula di Tanah Air, yaitu ketika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan puluhan ribu narapina guna menekan mata rantai virus corona.

Saking tingginya isme pascakasunyataan, alias posth truth, kemudian berkembang seperti biasanya: Pro dan kontra merujuk preferensi politik laten negeri ini.

Pro bukan semata alasan hukum, tapi karena membela mati sang junjungan, dalam hal ini regulator di bawah orang nomor satu di Indonesia.

Kontra berasal dari pilihan tidak sama saat Pilpres 2019 lalu, yang akhirnya merujuk ketidaksukaan atas apapun pilihan pemerintah.

Keduanya (masih) bertempur dalam kubangan sama, yakni mencari pembenaran, bukan kebenaran.

Kiranya, oase literatur atas aneka keputusan dan produk hukum bisa ditelaah lewat buku yang satu ini.

Apalagi penulisnya adalah salah satu senior guru besar ilmu hukum di Indonesia, sekaligus pernah berpengalaman sebagai birokrat petinggi di Kemenkunham sehingga keseimbangan teori dan praktik menjadi salah satu jaminannya.

Ya, Prof Romli Atmasasmita, menggugah pemikiran awal kita dengan sebuah kenyataan pahit bahwa Indonesia yang masih dominan sistem hukum warisan Belanda, malah keterusan.

Dominasi asas hukum pidana, menurutnya, telah melemah karena terus direduksi sanksi pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam praktik beracara dengan hukum pidana yang telah berabad lamanya dipraktikkan, membuat Indonesia malah lebih "senior" dari Belanda sebagai pembuat pijakan hukum dasarnya.

Halaman
123
Editor: Agung Yulianto Wibowo
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved