Gunakan Data Tahun 2009, Bupati Bogor Minta Maaf Bantuan Belum Disalurkan

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Persoalan pemberian bantuan untuk warga terdampak virus corona terjadi di Kabupaten Bogor. Akibatnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, meminta maaf.

Buruknya pendataan penerima bansos tersebut mencuat setelah puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mengungkapkan data yang bermasalah pada Rabu (29/4/2020).

Para kepala desa meminta agar data penyaluran tiga sumber bansos warga yang terimbas di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperbaiki sebelum paket didistribusikan karena bantuan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

Mereka mengatakan sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama, yaitu data tahun 2009.

Bupati Bogor mengatakan rencananya bantuan akan dikirim sebelum puasa. Namun hal tersebut urung dilakukan karena terkendala birokrasi dan ketersedian bantuan. Hingga Rabu (29/4/2020), bantuan tersebut belum terealisasikan.

"Ya, saya mohon maaf tadinya (bantuan) sebelum puasa dikirim, tapi banyak kendala (dihadapi) seperti birokrasi dan ketersediaan bantuan," kilah Ade Yasin saat meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional II, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2020).

Rencananya Pemkab Bogor akan membagikan bantuan beras kepada 200 ribu lebih keluarga penerima manfaat (KPM) baik yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), non-DTKS, dan non-KTP Kabupaten Bogor, Kamis (30/4/2020).

Ade mengatakan pihaknya harus mengantre karena bantuan logistik beras dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diambil dari Gudang Bulog Sub Divisi Regional Dramaga. "Tapi yang jelas saya pastikan, besok semuanya mulai didistribusikan terutama bantuan beras dari kami," ucapnya.

Bantuan beras akan menyasar 200 ribu rumah tangga selama tiga bulan ke depan.

Setiap rumah tangga akan menerima 30 kilogram beras yang diklaim Ade setara dengan Rp 315 ribu. Namun Ade meminta agar warga bersabar karena pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

"Karena Kabupaten Bogor ini sangat luas. Jadi kami bertahap distribusinya untuk yang lebih membutuhkan dulu," katanya.

Gunakan data tahun 2009

Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor, Lukmanul Hakim, mengatakan banyak pihak yang melakukan protes karena menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Protes datang bukan hanya dari ketua RT tapi juga warga.

Tak hanya dana bansos yang jadi masalah. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa juga menimbulkan masalah jika datanya tak sesuai.

"Kemarin kami protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, pemkab, termasuk bantuan dana desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Ia mengaku para kepala desa jadi bahan amuk warga yang marah dan komplain karena bantuan tidak tepat sasaran. "Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kami jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," katanya.

Menurut Lukman, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama, yaitu data tahun 2009. Padahal menurut Lukman, pihaknya sudah memberikan data terbaru lewat kecamatan.

Namun hingga saat ini data tersebut tidak banyak berubah. Ia mengatakan di lapangan, ada warga yang namannya diajukan adalah data sejak 11 tahun silam.

"Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009. Kan ini aneh. Data tidak update padahal kami sendiri diminta data terbaru tapi ketika kami serahkan yang keluar itu (data lama), ini yang kemudian menjadi komplain kami," beber dia.

Satu desa hanya satu penerima

Lukmanul Hakim menjelaskan tidak semua keluarga yang datanya diberikan mendapat bantuan. Ia mencontohkan di kecamatannya, ada 1.000 lebih keluarga dari tujuh desa yang diajukan untuk mendapat bantuan. Namun kenyataannya yang mendapatkan bantuan hanya 300-an warga.

Hal tersebut menimbulkan masalah baru di masyarakat. "Kami, Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah 100, cuma 45 dan 30 saja," katanya.

Tak hanya itu, Lukman bercerita di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, hanya satu warga yang mendapatkan bantuan dari presiden. Hal yang sama terjadi di beberapa desa lainnya. Bahkan bantuan yang dijanjikan tak juga turun.

"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, juga bantuan presiden hanya dua, yang lain ada 12, jadi apa ini. Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menyoal Bantuan di Kabupaten Bogor yang Bermasalah, Gunakan Data 11 Tahun Lalu ", https://regional.kompas.com/read/2020/05/01/04050001/menyoal-bantuan-di-kabupaten-bogor-yang-bermasalah-gunakan-data-11-tahun?page=3.