Breaking News:

Bupati Sampaikan LKPJ 2019, Dadang Naser: IPM Kabupaten Bandung Capai 72,41 Poin

Penyampaian LKPJ, menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya telah disampaikan paling lambat tiga bulan

Editor: Dedy Herdiana
Ist/Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bupati Bandung H Dadang M Naser menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD di Soreang, Selasa (28/4/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Bupati Bandung H Dadang M Naser menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD di Soreang, Selasa (28/4/2020).

Penyampaian LKPJ, menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya telah disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Namun, sehubungan dengan situasi pandemi covid-19, dan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020, yang menyebutkan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD paling lambat tanggal 30 April 2020, LKPJ itu pun baru dapat disampaikan.

Bupati Bandung H Dadang M Naser menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD di Soreang, Selasa (28/4/2020).
Bupati Bandung H Dadang M Naser menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD di Soreang, Selasa (28/4/2020). (Ist/Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto, rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung H. Gun Gun Gunawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana, para asisten, kepala perangkat daerah dan para wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung.

Kali ini rapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19, diikuti 36 anggota DPRD, di mana 20 orang berada di ruangan dan 16 orang lainnya mengikuti melalui video conference.

Secara makro, Bupati mengawali laporannya, kinerja perekonomian Kabupaten Bandung tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun 2018. “Kinerja perekonomian tersebut diukur berdasarkan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku pada 2019, yang mencapai Rp. 124 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,91% dibanding tahun 2018,” urai bupati.

Sementara di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019 mencapai 73,40 poin, atau diasumsikan rata-rata penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai usia 73-74 tahun. angka ini meningkat 0,14 poin dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 73,26.

Progres pembangunan fisik gedung RSUD Soreang, sampai tanggal 31 desember 2019, tercapai sebesar 25,89% dari target 25,96%, atau terdapat deviasi sebesar 0,08%. sedangkan untuk realisasi anggaran sudah terserap sebesar Rp. 92,47 miliar atau 29,03% dari total pagu Rp. 318,49 miliar. dengan rincian pelaksana konstruksi sebesar Rp. 91,57 miliar dan manajemen konstruksi (pengawas) sebesar Rp. 902 juta.

“Sementara di bidang pendidikan, harapan lama sekolah tahun 2019 mencapai 12,68% atau naik 0,04 poin dari tahun 2018 yang mencapai 12,64. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah 2019 mencapai 8,79 poin, atau naik 0,21 poin dibanding 2018 yang mencapai 8,58 poin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2019 mencapai 3.775.279 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56%. Capaian komponen indikator makro tersebut, berpengaruh pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved