Pemkot Cimahi Siap Menerapkan PSBB, Ada Enam Titik Pintu Masuk yang Akan Dijaga

Ajay M Priatna juga mengatakan akan ada pengetatan pengawasan akses masuk menuju Kota Cimahi yang akan dikoordinasikan dengan pihak Polres Cimahi.

ISTIMEWA
AJAY M Priatna 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi berencana mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah untuk memutus penyebaran Covid-19. Pemkot Cimahi akan mengajukannyake Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

"PSBB direncanakan akan dilakukan pada 22 April 2020. PSBB akan dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota," kata Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, Kamis (16/4/2020).

Isi perwal yang akan disusun tersebut ialah mengenai objek apa yang dibatasi, sanksi seperti tindak pidana ringan, penerapan aturan terhadap transportasi online, dan edukasi kepada masyarakat.

Ajay M Priatna juga mengatakan akan ada pengetatan pengawasan akses masuk menuju Kota Cimahi yang akan dikoordinasikan dengan pihak Polres Cimahi dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

"Ini masih rencana, belum diputuskan. Rencananya akan ada enam titik jalan yang dijaga dan dibatasi. Enam titik tersebut ialah wilayah Padasuka-Kabupaten Bandung Barat, Kebon Kopi-Bandung, Pesantren-Cihanjuang-Kabupaten Bandung Barat, Cangkorah-Batujajar. Ini masih rencana," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Yanuar Taufik.

Jika hendak melewati perbatasan tersebut, setiap orang diwajibkan menggunakan masker. Jika tidak menggunakan, maka akan dilarang memasuki area Kota Cimahi.

Sebagai wujud kesiapan Pemerintah Kota Cimahi jika PSBB direalisasikan, sebelumnya Wali Kota Cimahi sudah membatasi jam operasional pasar tradisional dan supermarket (retail). Khusus pasar tradisional, jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 12.00 WIB.

Untuk retail jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 17.00 WIB.

Pasien Postif Covid-19 di Indramayu Bertambah, Baru Pulang dari Yogyakarta Jemput Anak

Tim Penanggulangan Covid-19 Majalengka Berharap Hasil Swab PDP yang Meninggal Negatif Covid-19

Larangan berkumpul juga sudah dilakukan Pemerintah Kota Cimahi. Hal itu dilakukan dengan patroli gabungan.

Rapat koordinasi pun sudah digelar. Pada rapat yang dihadiri oleh Apindo Kota Cimahi, turut dibahas tentang operasional industri. Bagi industri yang di bawah naungan Apindo Kota Cimahi, dilarang beroperasi khususnya industri tekstil.

Jika ada industri yang akan beroperasi harus meminta izin dan semua karyawannya harus menjalani rapid test.

Wali Kota Cimahi menegaskan, pelaksanaan PSBB harus dipersiapkan secara matang. Persiapannya mencakup logistik dan sumber daya manusia agar PSBB berhasil. (*)

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Sugiri
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved