THR ASN, TNI, dan Polri 2020, Tak Semua Dapat hingga Besarannya Berkurang, Tunjangan Ini Tak Masuk

THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak.

Tribunjabar.id/Kisdiantoro
ILUSTRASI - Uang tunjangan hari raya atau THR. 

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang Hari Raya, salah satu yang ditunggu biasanya adalah Tunjangan Hari Raya (THR).

Pemerintah pun akan mencairkan THR unruk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Namun, tahun ini, tidak semua ASN menerima THR, hanya eselon III ke bawah yang menerima THR, sementara eselon I dan II tidak akan mendapatkannya.

Dilansir dari Surya.co.id, ini disampaikankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai Sidang Kabinet Paripurna dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

"THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan, untuk ASN TNI Polri seluruhnya, yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah," ujar Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

Jangan Sampai Ada Warga Kelaparan, Bupati KBB Siap Ikuti Instruksi Gubernur Soal PSBB

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan, THR yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya.

THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak.

Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin).

BREAKING NEWS: Sri Mulyani Umumkan Kabar Buruk, 2 Golongan PNS, TNI, dan Polri Ini Tak Dapat THR

Bendahara Negara itu mengatakan, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan mendapatkan THR seperti yang telah direncanakan.

"Seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukin. Pensiun juga tetep sesuai tahun lalu karena mereka kelompok yang mungkin tertekan juga," jelas dia.

BREAKING NEWS: Sri Mulyani Umumkan Kabar Buruk, 2 Golongan PNS, TNI, dan Polri Ini Tak Dapat THR

Dia pun menyebutkan, presiden, wakil presiden, bersama para menteri tidak akan mendapat THR tahun ini. Kebijakan yang sama juga akan berlaku bagi anggota DPR dan DPD.

"Untuk presiden, wapres, menteri, (anggota) DPR DPD, tidak dapat THR dengan keputusan tersebut," kata dia.

Sri Mulyani pun menjelaskan, hingga saat ini, aturan mengenai pencairan THR masih diproses dan menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Beleid tersebut nantinya akan berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved