Para Koruptor Gagal Ikuti Roro Fitria, Bebas dari Penjara, Presiden Jokowi Tolak Usulan Menkum HAM

Para narapidana kasus korupsi atau koruptor gagal keluar penjara lebih cepat mengikuti jejak para narapidana lain yang kini sudah bebas.

Editor: Kisdiantoro
Facebook Presiden Joko Widodo.
Jokowi. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Para narapidana kasus korupsi atau koruptor gagal keluar penjara lebih cepat mengikuti jejak para narapidana lain yang kini sudah menghirup udara bebas.

Sebelumnya, di antaranya ada artis Roro Fitria yang bebas dari penjara lebih awal dari masa hukumannya karena ada kebijakan khusus dalam penanganan wabah virus corona.

Artis Roro Fitria akhirnya bebas dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (2/4/2020).

Dasar hukum Roro Fitria bisa bebas lebih awal adalah Peraturan Menteri Kemenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Petakan Sebaran Virus Corona di Indonesia, Jokowi Ingin Tes Swab dan Rapid Dipercepat

Permen itu mengatur pembebasan narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Meski sudah tidak tinggak di penjara, Roro Fitria harus melakukan wajib lapor melalui video call kepada Balai Permasyarakatan (Bapas).

Nah, semula nasib para koruptor itu diusulkan sama seperti napi biasa. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menteri asal PDIP, mewacanakan narapidana kasus korupsi atau koruptor juga bisa bebas.

Bahkan Ketua Komisi III DPR RI juga menyetujui usulan itu dengan syarat dan ketentuan, di antaranya hanya untuk napo koruptor berusia 60 tahun dan sudah menjalani 3/4 masa tahanan.

Setelah melakukan pembahasan, usulan tersebut ditolak Presiden Jokowi.

Imbas Covid-19, Pemkab Majalengka Perpanjang Masa Penutupan Obyek Wisata

Presiden Joko Widodo memastikan tak akan membebaskan narapidana koruptor sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 akibat kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jokowi mengatakan, pemerintah hanya membebaskan narapidana umum yang telah memenuhi syarat.

"Saya ingin sampaikan, napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020).

Jokowi mengatakan, pembebasan narapidana umum juga dilakukan negara-negara lain untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 .

Halaman
1234
Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved