130 Ribu Lebih Masyarakat Garut Terimbas Covid-19 Akan Terima Bantuan, Ada Sembilan Kategori

Dari data Pemprov Jabar, ada 130.447 penerima bantuan untuk Kabupaten Garut.

TRIBUN JABAR/FIRMAN WIJAKSANA
Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Memo Hermawan (paling kiri), saat rapat dengan Bappeda Garut terkait bantuan dari Pemprov Jabar bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak gejolak ekonomi akibat Covid-19, Jumat (3/4/2020). 

Laporan Wartatawan Tribun Jabar, Firman Wicaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Sebanyak 130 ribu lebih masyarakat Kabupaten Garut masuk ke dalam kategori miskin dan rentan miskin yang terdampak gejolak ekonomi akibat Covid-19 akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masing-masing akan mendapat Rp 500 ribu

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Memo Hermawan, menyebut pemerintah daerah harus hati-hati dalam menggolongkan penerima bantuan agar tak salah sasaran.

"Penduduk miskin dan rentan miskin yang penghasilannya harian akan dapat bantuan. Kami sudah rapat dengan Gubernur dan menetapkan kategori penerima bantuan," ucap Memo seusai melakukan pemantauan ke Kecamatan Wanaraja, Jumat (3/4/2020).

Dari data Pemprov Jabar, ada 130.447 penerima bantuan untuk Kabupaten Garut. Ada sembilan kategori yang akan mendapat bantuan. Satu di antaranya asal tak masuk dalam penerima PKH dan BPNT.

"Seperti penduduk yang keluarganya berstatus ODP, PDP atau positif akan dapat bantuan. Lalu ada pemulung, lansia, dan disabilitas juga penerima bantuan," katanya.

Selain itu, pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, transportasi, serta industri skala kecil dan mikro juga akan diberi bantuan.

Sumber bantuan berasal dari pergeseran anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar.

"Pemkab Garut juga bisa melakukan pergeseran itu. Apalagi ini darurat, sifatnya. Saya rapat dengan Bappeda Garut, soal bantuan langsung ke masyarakat ini administrasi di sini belum selesai," kata Memo.

Pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19, lanjutnya, bisa berasal dari program lain yang tak terlalu krusial. Bahkan pergeseran bisa dilakukan tanpa pemberitahuan ke DPRD.

"Sifatnya sudah darurat. Dewan cukup diberi tahu. Jadi, bupati bisa lakukan pergeseran. Dewan nanti lakukan pengawasan. Laporkan juga ke Polres dan Kejari agar terbuka penggunaannya," ujarnya.

Untuk penanganan Covid-19, gaji 20 anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP juga akan dipotong. Bahkan Memo menyebut, jika masih kurang, ia akan menambah bantuan anggaran dari dana perjalanan dinas keluar negeri.

"Daripada tidak dipakai. Buat apa juga keluar negeri di tengah kondisi seperti ini. Dana Rp 200 juta untuk perjalanan ke luar negeri di DPRD Jabar bisa dipakai untuk membantu penanganan corona," ucapnya. (*)

Foto
Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Memo Hermawan (paling kiri) saat rapat dengan Bappeda Garut terkait bantuan dari Pemprov Jabar bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak gejolak ekonomi akibat Covid-19, Jumat (3/4/2020).

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Sugiri
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved