DPRD Jabar Mulai Bahas Refocusing Anggaran untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di Jabar

DPRD Jabar mulai bahas refocusing anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Jabar.

Istimewa
DPRD Jabar mulai bahas refocusing anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Jabar. 
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memulai rangkaian rapat konsultasi pimpinan tentang kebijakan penanganan kesehatan dan social safety net atau jaring pengaman sosial akibat Covid-19 dengan unsur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di ruang Rapat Paripurna, Rabu (1/4/2020).
 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada minggu lalu baru berupa konsep besar tentang penganggarannya. Pada Rapat Pimpinan dan Ketua AKD serta Ketua masing-masing fraksi kali ini membahas secara teknis perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran. 
 
"Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang terdampak Covid-19 perlu diperhatikan. Komitmen DPRD agar terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran. Yang disepakati minggu lalu bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu bantuan pangan nontunai sebesar Rp 350 ribu," kata Ineu melalui ponsel, Kamis (2/4).

Selain bantuan tunai, katanya, ada masukan dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar memperhatikan kebutuhan dari masyarakat karena faktor social distancing dan bagaimana nanti teknisnya menyalurkan bantuan tersebut.

Dewan berharap, lanjut dia, masyarakat terdampak dapat merasakan langsung bantuan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat pascapandemi Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp 13 triliun dari pemerintah daerah.

"Misalnya ada program padat karya, kemudian kegiatan yang membangkitkan UMKM yang terdampak Covid-19," tuturnya.

Sementara itu, Ineu melanjutkan, agenda yang tertunda di antaranya Rapat Paripurna yang seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret 2020. Namun, pimpinan dewan dan anggota menyepakati rencana pelaksanaan Rapat Paripurna pada 20 April mendatang. Tentunya dengan SOP yang ketat. 

"Kebijakan Kemendagri memberikan toleransi pelaksanaan paripurna selama satu bulan ke depan," katanya.

Dewan berharap ke depan setelah pandemi dinyatakan selesai, aktivitas AKD dapat kembali melaksanakan tanggung jawabnya. Pemantauan sangat penting untuk dilakukan yang harus diantisipasi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

"Kami akan menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan pemantauan, tentunya juga dalam kondisi yang sudah benar-benar dinyatakan aman," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut DPRD Provinsi bersama stakeholder terkait melakukan pembahasan teknis pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved