Virus Corona di Jabar

PNS di Pemprov Jawa Barat Rela Gaji Dipotong untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19

sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat tidak keberatan jika gaji atau tunjangannya dipotong

Sumber: NIAID-RML
Bentuk virus corona di mikroskop (Sumber: NIAID-RML) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat tidak keberatan jika gaji atau tunjangannya dipotong demi disalurkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 dan mengantisipasi virus corona.

Seorang PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Viky, mengatakan walau ia dan PNS lain sangat rela jika gaji atau tunjangan dipotong, ia meminta penggunaan dana itu dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

"Sudah dengar sih iya, cuma belum tahu teknisnya seperti apa dan berapa dipotongnya. Kami mohon disosialisasikan dengan baik. Kami tidak keberatan kok dipotong gaji atau tunjangannya asalkan jelas," kata Viky saat dihubungi, Senin (30/3/2020).

Viky mengatakan selama ini pun gaji PNS dipotong untuk zakat. Viky mengira pemotongan zakat ini pun dapat digunakan untuk penanggulangan masalah penyebaran virus corona tersebut.

PNS lain di lingkungan Sekda Jawa Barat, Devi, mengaku tidak keberatan jika gaji atau tunjangannya dipotong untuk menangani permasalahan yang muncul di tengah wabah Covid-19 ini.

Tambah Lagi, Warga Majalengka Positif Virus Corona, Sempat Ikuti Kegiatan Keagamaan di Lembang

Update, Penyebaran Virus Corona di Indramayu Meningkat, 20 PDP dan 159 ODP per 30 Maret 2020

"Istilahnya kami dibayar rakyat kan, tidak masalah kalau dikembalikan ke rakyat. Asalkan benar-benar tepat sasaran penggunaannya, dan berguna sekali untuk mengatasi pandemi ini," kata Devi.

Devi mengatakan pemotongan gaji atau tunjangan ini harus dilakukan secara adil dan proporsional.

Perlu diketahui, katanya, banyak PNS yang sudah meminjam dana ke bank dan gajinya pun sudah dipotong untuk membayar pinjaman.

"Andaikan sisa gajinya cuma Rp 300 ribu dan itu yang kami nanti-nantikan setiap bulan, mohon diperhatikan juga. Kami tidak masalah ada pemotongan, tapi harus adil lah ya," ujarnya.

Seorang guru honorer di salah satu SMA di Kota Bandung, Zainab, mengatakan jika pemotongan gaji atau tunjangan itu diberlakukan juga untuk non-PNS, dirinya tak keberatan asalkan perhitungannya masuk akal.

"Ya tidak apa-apa kalau dipotong juga mangga, buat kita bersama juga kan. Cuma tolong, honor Maret aja belum dapet, gimana mau dipotong," katanya.

Zainab berharap pola derma untuk penanganan wabah Covid-19 semacam ini pun diterapkan di sektor swasta.

Jangan sampai, katanya, pemerintah melulu yang mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah wabah ini. 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved