Opsi Lockdown Bodebek dan Bandung Perlu Dicermati Gubernur Jabar, DPRD Sudah Ajukan Usul

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan opsi penerapan lockdown di Jabar atau sebagian daerah di Jabar perlu diperhatikan

Opsi Lockdown Bodebek dan Bandung Perlu Dicermati Gubernur Jabar, DPRD Sudah Ajukan Usul
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan opsi penerapan lockdown di Jawa Barat atau sebagian daerah di Jawa Barat perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/ kota dalam menyikapi penyebaran virus corona Covid-19.

"Opsi lockdown perlu dipikirkan eksekutif, dalam hal ini Gubernur. Ini sudah kami sampaikan dan menjadi wacana, dan sudah menjadi hitungan dengan angka-angka yang Gubernur sampaikan. Kalau lockdown se-Jabar hitungannya segini, kalau sebagian kabupaten atau kota segini. Ini opsi yang harus dicermati," kata Abdul Hadi melalui ponsel, Kamis (26/3/2020).

Lockdown sendiri, katanya, sudah dipikirkan oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dan sudah diberlakukan di sejumlah negara seperti India dan Selandia Baru.

Pandemi Covid-19, Bupati Cirebon Ajak Masyarakat Budayakan PHBS dan Hindari Kerumunan Massa

Kepala pemerintahan, ujarnya, memang dapat memilih opsi tersebut untuk melindungi wilayahnya dari penyebaran virus corona.

"Kita kan belum tahu ke depannya kayak apa penyebaran corona ini. Namanya juga antisipasi. Ada dua skenario yang disiapkan di rapat tadi itu, satu adalag total lockdown, kedua lockdown di wilayah yang zona merah seperti Bodebek dan Bandung," tutur anggota dewan dari Fraksi PKS tersebut.

Gubernur sendiri, katanya, sudah menghitung dua skenario yang diusulkan DPRD Jabar tersebut.

Di antaranya menyediakan bantuan langsung tunai dan pangan kepada masyarakat yang terdampak pembatasan pergeralan masyarakat tersebut.

"Lockdown itu memang bukan solusi yang populer ya karena lockdown membuat di daerah tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh ada yang keluar rumah kecuali urgent seperti polisi, dokter, pengangkut sampah, PLN, yang tugasnya bener-bener harus keluar demi keberlangsungan masyarakat, di luar itu mereka wajib di rumah," katanya.

Sejumlah Daerah di Jabar Minta Di-Lockdown, Ridwan Kamil Siap Sampaikan ke Pusat

Kondisi inilah yang mengharuskan pemerintah untuk membiayai orang-orang penghasilannya terdampak lockdown. Seperti sopir kendaraan umum, pengendara ojek, pedagang kaki lima, dan pedagang pasar. Opsi ini di DPRD Jabar, katanya, sudah dimulai pembahasannya dalam rapat-rapat lanjutan.

"Kalau lockdown tingkat nasional, Indonesia ini gede banget. Jadi kalau seperti itu konsepnya, bisa berarti lockdown di zona-zona merah seperti Bodebek dan Bandung. Artinya ditutup sangat ketat. Diskusi-diskusi itu ada ya tapi dewan bukan pengambil keputusan. Kita ngusul, ya pengambil keputusan eksekutifnya. Polanya ke mana, masih bisa berubah semua. Apakah seluruh Jabar, apakah dimulai dari yang zona merah saja," ujarnya.

Lockdown dan penutupan akses dari luar daerah ini, katanya, semakin ramai diusulkan setelah melihat berbagai kejadian penyebaran kasus virus corona di Jabar. Banyak kasus corona seperti di Tasikmalaya, Purwakarta, dan Sumedang, katanya, adalah warga Jakarta yang pulang kampung ke daerahnya di Jabar. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved