Dedi Mulyadi Setuju Separuh Gaji Pejabat Negara, Eksekutif dan Legislatif Dipotong Atasi Corona

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi setuju usulan separuh gaji para pejabat negara, baik eksekutif

Dedi Mulyadi Setuju Separuh Gaji Pejabat Negara, Eksekutif dan Legislatif Dipotong Atasi Corona
istimewa
Dedi Mulyadi 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi setuju usulan separuh gaji para pejabat negara, baik eksekutif maupun legislatif dipotong dan dananya digunakan untuk mengatasi virus corona.

"Saya setuju usulan pemotongan gaji para pejabat negara. Mulai dari anggota DPR, menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota. Mengapa begitu, karena negeri ini perlu keteladanan," kata Dedi Mulyadi, melalui ponselnya, Kamis (23/3/2020).

Menurut Dedi, uang itu bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan perlengkapan tenaga medis yang menangani virus corona, seperti alat pelindung diri (APD). Sebagian diberikan kepada tenaga medis sebagai stimulus.

Khusus anggota DPR, kata Dedi, dana dari pemotongan gaji jangan tersentral di pusat. Tetapi dikumpulkan untuk langsung disumbangkan ke rumah sakit rujukan di daerah masing-masing.

BREAKING NEWS, Pencuri Masker di Rumah Sakit Ternyata Seorang ASN, Duitnya Buat Beli Motor

"Tinggal dibagi. Anggota DPR berapa sih di daerah. Tinggal keridhaannya didata. Uangnya mau diserahkan ke RS mana. Bikin daftar RS, lalu isi. Penggunaan uangnya untuk pembelian APD dan stimulis tenaga medis," kata Dedi.

Dedi juga mengimbau tes corona atau rapid test untuk pejabat, mulai anggota DPR, menteri hingga pejabat di daerah harus dilakukan di akhir.

Ia meminta dahulukan pemeriksaan untuk masyarakat dan tenaga medis.

Pantau Pemain Persib Bandung Lewat Video Call, Robert Alberts Minta Kepastian dari PSSI

Konsekuensi jadi Pejabat

"Kalau kita mau berpihak pada publik, maka seluruh pejabat itu diperiksanya nanti belakangan. Semuanya, bukan hanya anggota DPR, tetapi untuk semua para pejabat negara. Periksa terlebih dahulu masyarakat, perawat dan tenaga medis," kata Dedi.

Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi jabatan bahwa para pejabat harus mendahulukan kesehatan publik.

Dedi mengatakan, pejabat itu ibarat ibu yang bangun lebih pagi dan memasak, tetapi makannya belakangan. Setelah memastikan semua anaknya makan, baru dia makan. "Itu yang dilakukan ibu kita dulu," ujarnya.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved