Kendalikan Inflasi dan Gejolak Harga, Jabar Siap Bangun Pusat Distribusi Komoditas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat segera membangun pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Kendalikan Inflasi dan Gejolak Harga, Jabar Siap Bangun Pusat Distribusi Komoditas Pokok
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Kepala Dinas Indag Jabar, Mohamad Arifin Soedjayana 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat segera membangun pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Pusat distribusi tersebut berperan mengendalikan inflasi dan meredam gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Mohamad Arifin Soedjayana mengatakan pembangunan pusat distribusi tersebut sebagai tindak lanjut perintah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hal ini juga mendapat sambutan baik daei DPRD Jabar.

Di Tengah Wabah Virus Corona, Polisi Bubarkan Massa yang Berkumpul Malam Hari di Lembang

“Pengendalian inflasi menjadi salah satu strategi Pak Gubernur menekan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan pusat distribusi ini sekaligus menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat,” katanya di Bandung, Senin (23/3).

Menurutnya pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga yang bisa berperan sebagai alat stabilisasi harga kebutuhan pokok. Fungsi buffer ini pun nantinya pada intinya tidak berbentuk ritel.

“Permintaan dan persediaan kebutuhan pokok itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya. Jadi lebih ke arah fungsi memang dia ada gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” ujar Arifin.

Disinggung mengenai rencana jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi ini, Arifin mengatakan ada beberapa pilihan yang akan diusulkan yakni berkisar antara 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat.

Meski demikian, kata dia, pihaknya ingin terlebih dahulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di Jawa Barat sebanyak 13 lokasi. Optimalisasi SRG ini diakui sebagai langkah awal pembentukan pusat distribusi provinsi.

“Kalau menurut saya enggak usah kita bangun baru lokasi pusat distribusi provinsi ini. DI kita (Jawa Barat) ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini.

Seperti halnya SRG beras di Cianjur kita berikan bantuan mesin pembersih beras. Nantinya SRG beras di Cianjur ini bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat,” ujarnya.

Dari 18.755 Peserta, Hanya 1.966 Orang Lolos Tes SKD CPNS Kabupaten Garut, Selanjutnya SKB

Ke depannya, kata Arifin, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar, maka dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Agro Jabar. Bahkan, kata dia, dalam peraturan daerah itu pun sudah diamanatkan bahwa BUMD Agro Jabar ini berperan untuk stabilitas pangan.

Arifin pun menegaskan, agar peraturan daerah ini implementatif maka pihaknya segera membuat peraturan gubernur dan program kerjanya.

Pihaknya pun mendorong agar DPRD Jawa Barat pun turut mendukung dari sisi pengesahan anggarannya. Sebab, peraturan daerah pusat distribusi provinsi ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD Jawa Barat. (Sam)
.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved