Pilkada 2020

Bawaslu Pusat Sebut Ada 3 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Rawan dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020

Sedikitnya ada 3 Kabupaten/kota di Jawa Barat rawan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Tribun Jabar/Eki Yulianto
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja di Kabupaten Majalengka, Sabtu (14/3/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA- Sedikitnya ada 3 Kabupaten/kota di Jawa Barat rawan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Hal ini disampaikan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja saat ditemui dalam kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/kota se-Jabar di salah satu hotel di Kabupaten Majalengka, Sabtu (14/3/2020).

Disampaikannya, daerah rawan itu disebabkan beberapa faktor di dalamnya.

Catat Waktunya! Samsat Keliling hadir di Wilayah Panyingkiran Majalengka

Salah satunya, kendala letak geografis atau munculnya petahana karena berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tingkat kerawanan diwarnai dengan politik uang dan netralitas ASN yang paling tinggi. Dan juga netralitas penyelenggara, hal itu menjadi perhatian bagi kami begitu juga koreksi buat Bawaslu, kewaspadaan tinggi untuk teman-teman Bawaslu tingkat adhoc," ujar Rahmat.

Disebutkan dia, 3 daerah itu, yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Sukabumi.

Sedangkan, di daerah Jawa Barat sendiri ada 8 Kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak Jawa Barat 2020.

"Selain 3 daerah rawan itu, ada juga daerah lainnya yang akan menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Pangandaran, Indramayu dan Kota Depok. Jumlah daerah tersebut akan menjadi perhatian bagi pihaknya di Pilkada 2020 nanti. Tapi kami lebih fokus ke 3 daerah itu," ucapnya.

Akhir Pekan Ini Air Asia Layani Rute Penerbangan ke Bali, Ada 6 Rute Penerbangan dari BIJB Kertajati

Menyikapi hal itu, Bawaslu Jabar sudah melakukan antisipasi dengan Pemerintah Daerah.

Dengan harapan, Pemprov dapat memperhatikan para aparatnya yang di bawah.

"Kemudian, akan ada program patroli pengawasan yang akan kita hidupkan kembali. Yang akan di awasai, yaitu politik uang, sinergritas ASN dan juga gerakan massa yang berdasarkan Media sosial adapun agamam. Itu yang kita jaga agar tidak terjadi saat Pilkada serentak di Jabar," kata Rahmat.

KABAR TERKINI Kasus Virus Corona di Jawa Barat, Dari 706 Kini 448 ODP di Jabar, 3 Pasien Positif

KABARTERKINI Kasus Virus Corona di Jawa Barat,
KABARTERKINI Kasus Virus Corona di Jawa Barat, (Kolase Tribun Jabar)
Penulis: Eki Yulianto
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved