Breaking News:

KLHK Segera Cek Proyek Jalan Lewati Hutan Lindung Gunung Cikuray Garut, Kalau Tak Ada Izin Disetop

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menurunkan tim untuk melihat langsung proses pembangunan

Editor: Ichsan
Tribunjabar/Firman Wijaksana
Jalan Poros Tengah Kabupaten Garut 

TRIBUNJABAR.ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menurunkan tim untuk melihat langsung proses pembangunan jalan poros tengah di Garut yang diduga menabrak kawasan hutan lindung di Gunung Cikuray yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Hal ini disampaikan oleh Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Nanti kita kirim tim ke lapangan untuk melihat langsung, kalau tidak ada izin, harus dihentikan,” kata Wiratno saat dihubungi lewat aplikasi pesan, Senin (9/3/2020).

Wiratno mengakui, ia telah mendengar soal pembangunan jalan poros tengah tersebut lewat berita-berita di media massa.

Jika memang jalan yang dibangun adalah jalan baru, pemerintah daerah harusnya mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Direktorat Planologi KLHK.

Bocoran Spesifikasi dan Harga Smartphone atau HP Vivo V19, Dilengkapi 4 Kamera Utama

Sekretaris Dirjen Planologi KLHK, Agus Tanta Budi Priyatno yang dihubungi bersamaan dengan Wiratno mengakui, soal pembangunan jalan baru yang masuk kawasan hutan, memang harus melalui mekanisme IPPKH.

“Kita nggak hapal satu-satu permohonan izin yang masuk, yang pasti jalan dalam kawasan hutan harus ada IPPKH,” katanya.

Agus menegaskan, jika memang jalan dibangun oleh pemerintah daerah, maka bupati bisa berkirim surat ke KLHK untuk proses perizinannya.

Ratusan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Konsorsium Penyelamatan Cikuray melakukan aksi unjuk rasa menentang pembangunan jalan poros tengah, Selasa (3/3/2020).
Ratusan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Konsorsium Penyelamatan Cikuray melakukan aksi unjuk rasa menentang pembangunan jalan poros tengah, Selasa (3/3/2020). (Tribunjabar/Firman Wijaksana)

Mekanisme IPPKH sendiri, menurutnya, telah cukup jelas diatur dalam Permen LHK nomor 27 tahun 2018 tentang IPPKH.

“Nanti kita laporkan ke Gakkum agar kegiatannya dihentikan,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved