Fraksi PKB DPRD Jabar akan Panggil Sejumlah OPD Terkait Bencana Alam di Jawa Barat

Fraksi PKB DPRD Jabar akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana alam

Fraksi PKB DPRD Jabar akan Panggil Sejumlah OPD Terkait Bencana Alam di Jawa Barat
istimewa
Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, Sidkon Djampi di Bandung. 

TRIBUNJABAR.ID - Fraksi PKB DPRD Jabar akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana alam. Pemanggilan dilakukan guna mencari akar masalah bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi di Jawa Barat.

"Kami akan memanggil dinas terkait. Kimrum (Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat) , BPBD, dan Dinsos untuk segera mencari solusi terkait bencana alam di Jawa Barat, plus mengantisipasi dengan mengatasi akar masalahanya, secepatnya," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, Sidkon Djampi di Bandung, Kamis (27/02/2020).

Untuk DinasPermukiman dan  Perumahan, kata Sidkon, harus segera melakukan langkah tepat untuk meminimalisasi dampak bencana alam terhadap masyarakat yang menjadi korban.

"Terutama banjir, bila perlu Dinas Kimrum menambah program rutilahu, tetapi ini difokuskan di daerah-daerah bencana," katanya.

Begitu pula untuk Dinas Sosial, lanjut Sidkon, agar lebih cepat tanggap dan antisipatif. Ditegaskan, pihaknya tidak akan segan untuk membantu, sekalipun harus berujung pada tuntutan untuk meningkatkan anggaran.

Main di Si Jalak Harupat atau GBLA? Ini Jawaban Gelandang Persib Dedi Kusnandar

"Bila perlu di APBD Perubahan ditambah lagi dana untuk penanggulangan bencana ini," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara Dinas Kesehatan, lanjutnya, harus maksimal turun tangan untuk mengatasi potensi penyakit yang mengancam para korban bencana alam.

Juga untuk Dinas Pendidikan, harus melakukan identifikasi bangunan-bangunan sekolah di daerah-daerah rawan bencana. Jangan sampai ada sekolah yang roboh, karena tidak mengantisipasi bila terkena banjir.

"Jangan sampai ketika terjadi bencana banjir misalnya, terjadi sekolah ambruk," katanya.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai sejauh ini belum melakukan langkah yang serius dalam menangani sumber atau akar masalah bencana alam, terutama banjir dan longsor.

Mengapa BR Buang Mayat Delis di Gorong-gorong Depan Sekolah? Ternyata Ini Maksudnya

"Banjir ini bencana, tapi kalau terus menerus berlangsung, ya sudah tidak sesuai dengan definisi bencana itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ada pembiaran atau memang tidak bisa mengatasinya,? kata Sidkon.

Padahal, kata dia, pada kenyataannya Pemprov Jabar mendapat dukungan dari sisi anggaran. Dampak yang lebih luas bukan hanya terhadap transportasi atau terhambatnya distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

"Yang lebih miris lagi adalah rumah-rumah masyarakat terutama yang di bawah garis kemiskinan, terancam roboh karena terdampak banjir," katanya.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved