Meski Sudah Lolos Seleksi P3K pada Tahun Lalu, Nasib Tenaga Honorer di KBB Belum Jelas

Tenaga honorer di KBB hingga saat ini belum mendapat kejelasan meski sudah dinyatakan lolos pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak

Dok.Tribun Jabar
Ilustrasi: Para tenaga honorer berunjukrasa, Senin (1/10/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Nasib 22 tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat ini belum mendapat kejelasan meski sudah dinyatakan lolos pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

Mereka lolos seleksi P3K pada tahun 2019, namun hingga saat ini Surat Keterangan (SK) pengangkatan sebagai pegawai setara Pegawai Negeri Sipil ( PNS) belum diterbitkan, sehingga mereka masih tetap menjadi honorer sejak satu tahun yang lalu.

Kepala Subid Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) KBB, Faisal Firdaus, mengatakan dari total 22 tenaga honorer itu di antaranya 18 penyuluh pertanian dan 4 penyuluh peternakan.

Tak Semua Guru Honorer di Purwakarta Punya NUPTK dan Terdaftar di Dapodik, 2 Syarat Terima Dana Bos

"Belum (ada kejelasan), sejak diumumkan Februari 2019. Ada 18 penyuluh pertanian dan peternakan yang dibawah Kementan saja," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (25/2/2020).

Terkait hal ini, pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung ke Kementerian Pertanian (Kementan) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait kelanjutan nasib P3K ini.

"Tapi setelah dikonformasi ke Kementan, memang belum ada arahan berikutnya. Termasuk ke Menpan juga sama seperti itu," katanya.

Berdasarkan penjelasan dari pemerintah pusat, kata dia, memang belum ada peraturan yang menyangkut penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan aturan soal gaji yang akan setara dengan gaji PNS, tetapi tidak akan mendapatkan pensiun dan jenjang karir.

Sehingga, rincian dan sumber gajinya pun hingga saat ini belum menemui kejelasan, seperti rincian gaji untuk golongan III A. Kemudian, aturan sumber gajinya pun belum jelas apakah akan dibebankan ke daerah atau menggunakan anggaran pusat.

"Kejelasan soal NIK harus menunggu penetapan rincian dan sumber gaji yang akan didapat oleh P3K tersebut. Tapi belum ada peraturan jabatan sama gaji untuk P3K," kata Faizal.

Atas hal tersebut, pihaknya kerap menerima keluhan dari peserta yang sudah lolos P3K yang hingga saat ini nasibnya masih masih menggantung.

"Permasalahan ini terjadi secara nasional. Banyak yang ngeluh, malah dari daerah lain pada ngeluh ke sini," ucapnya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved