Di Kejari Kota Bandung, Jampidsus Minta Supaya Tidak Ada Jaksa Nakal

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengunjungi kantor Kejari Kota Bandung

Di Kejari Kota Bandung, Jampidsus Minta Supaya Tidak Ada Jaksa Nakal
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman di kantor Kejari Kota Bandung di┬ákantor Kejari Kota Bandung di Jalan Jakarta, Senin (24/2/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengunjungi kantor Kejari Kota Bandung di Jalan Jakarta, Senin (24/2/2020).

Kedatangannya berkaitan dengan pelaksanaan program zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Pada intinya, kedua program itu sebagai upaya untuk menghilangkan praktik jaksa nakal.

"Ke sini untuk penguatan zona integritas WBK dan WBBM, termasuk tadi ke Kejati Jabar dan Kejari Cirebon," ujar Adi.

Dikutip dari laman resmi Kejaksaan Agung, zona integrtias WBK merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan hingga penguatan akuntabilitas kinerja.

Kejaksaan Majalengka Sedang Tangani Dua Kasus Berkaitan Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan BOS

Iwa Karniwa Hadirkan Ahli Arsip, Jaksa KPK : Itu Tidak Berkaitan dengan Perbuatan Menerima Suap

Lalu, zona integritas WBBM yakni predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program seperti di zona integritas WBK plus penguatan kualitas pelayanan publik.

"Saya sampaikan (kepada para jaksa) soal konsep dasar gimana program WBK/WBBM berjalan di jajaran Kejati Jabar karena perlu pemahaman fundamental agar program ini membuahkan hasil, tidak hanya label atau hanya euforia. Tapi harus dikaitkan dengan perkembangan institusi berkaitan dengan peran fungsinya," kata dia.

Dalam sistem peradilan pidana, peran jaksa dominan dalam penegakkan hukum. Tidak hanya hukum pidana namun juga menyangkit aspek hukum administrasi negara.

Maka, ada istilah jaksa pengacara negara. Itu diakui oleh Adi. Jadi, rogram WBK/WBBM ini penting untuk meminimalisasi jaksa-jaksa nakal yang tidak sesuai dengan kaidah WBK/WBBM.

"Peran Kejaksaan ini begitu fundamental dan luas serta dibutuhkan dalam perkembangan pemerintahan. Untuk mengimbangi hal itu, perlu dinamika dengan progrm reformasi birokrasi, membangun zona integritas dengan WBK dan WBBM," ujar Adi.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved