Kejari Bandung Tangani Kasus Korupsi 29 Transaksi Gadai Fiktif di Satu BUMN di Bandung

Penyidik Kejari Kota Bandung menangani dugaan tindak pidana korupsi di salah satu BUMN yang bergerak

net
Ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Penyidik Kejari Kota Bandung menangani dugaan tindak pidana korupsi di salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan gadai.

Kepala Kejari Kota Bandung Nurizal Nurdin menerangkan, kasus itu terjadi secara berturut-turut pada 2018 hingga 2019 melibatkan kepala cabang perusahaan pelat merah tersebut.

"Si kepala cabang ini menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dengan membuat gadai emas fiktif selama 2018-2019 " ujar Nurizal di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jumat (2q1/02/2020).

Ia mengatakan, gadai tersebut seolah-olah ada dengan obyek gadai emas yang juga seolah-olah ada. Transaksi gadai itu kata Iwan, dilakukan hingga 29 transaksi gadai fiktif.

Pernah Main Film, Ridwan Kamil Ungkap Tantangan Jadi Dubber di Film Animasi Riki Rhino

"Padahal obyek gadai emasnya menggunakan emas milik masyarakat yang berada di kantor tersebut. Gadai fiktifnya dengan cara menaksir emas tidak sesuai dengan keadaan, karena barang gadai berupa emas sebenarnya enggak ada," ucap dia.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Bandung Iwan Arto Kusumo menambahkan, kasus itu sudah melewati tahap penyelidikan. Sejumlah alat bukti sudah dikantongi, berikut dengan keterangan aksi.

Sehingga, menurutnya, dalam kasus ini, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di Kitab-undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).

"Kami sudah kantongi dua alat bukti, tinggal gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Dalam waktu dekat ini surat penetapan tersangkanya segera kami terbitkan, sehingga belum ada yang ditahan," kata Iwan.

Diculik Pasutri dan Diajak Hubungan Intim Bertiga, Siswi SMP di Brebes Dipaksa Suntik KB

Selain dua alat bukti, penyidik juga sudah mengaudit kerugian negara sebagai dampak dari perbuatan penyalahgunaan jabatan, berupa gadai fiktif sebanyak 29 transaksi itu.

"‎Kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 916 juta atau Rp 916. 475.412. Terhadap perbuatan ini, kami kenakan pasal 2 ayat dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor," ujar Iwan

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved