Ada Gubernur di Kalimantan yang Merasa Seperti Presiden, Tolak Laksanakan Inpres Kemudahan Usaha

Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara spontan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya kepala daerah yang tak melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan di hadapan Presiden Jokowi dalam acara 'Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas, red) Investasi 2020' di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini," kata Bahlil.

Diketahui, melalui Inpres tersebut, Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.

Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7,red). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," tambahnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan, ada pemerintah daerah di pulau Kalimantan menolak pelimpahan izin ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bahlil sudah melaporkan tindakan sang gubernur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditindaklanjuti.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang tidak mau kasih yaitu di Kalimantan. Saya sudah lapor ke Pak Presiden," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Kemudian, ia menjelaskan, Jokowi mesti menindak gubernur itu karena sudah berlaga melampaui kekuasaan hingga berasa sebagai Presiden.

"Saya bilang Pak Presiden kita harus tegakan aturan, negara ini masih NKRI. Tidak boleh ada gubernur yang merasa seperti Presiden di negara ini," kata Bahlil.

Selain itu, Bahlil menambahkan, juga ada pejabat pemerintah daerah di bawah gubernur yang nakal, namun akan ditindak dalam waktu dekat.

"Tidak boleh, begitupun bupati. Kita harus satu imam, Presiden kita cuma satu namanya Joko Widodo. Dalam waktu dekat ini kita akan selesaikan, saya juga tahu bupati dan walikota mana yang belum mau kasih izin-izinnya," pungkasnya.(*)

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved