Komisi IX DPR RI Prioritaskan Pembahasan RUU POM, Netty Sebut BPOM Perlu Payung Hukum

Komisi IX DPR RI tengah memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawas Obat dan Makanan (POM).

ISTIMEWA
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani 

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Komisi IX DPR RI tengah memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengakui temuan di lapangan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPOM menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat rendah literasinya tentang obat dan makanan.

Selain itu, menurut dia, masyarakat juga mudah terperdaya dengan iklan-iklan produk yang ternyata banyak mengandung unsur yang berbahaya.

WNI yang Terinfeksi Virus Corona Sudah Sembuh, Terungkap dari Siapa Dia Terjangkit

Karenanya, semakin meningkatnya produksi komoditas makanan dan obat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada unsur-unsur berbahaya yang menjadi bagian dari bahan pembuatan produk-produk tersebut.

"Salah satu fungsi RUU POM ini adalah memberikan penguatan kelembagaan pada Badan POM sehingga tidak bisa digoyang oleh kementerian lain, misalnya isu izin edar beberapa waktu yang lalu," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis yang diterima Tribuncirebon.com, Rabu (19/2/2020).

Ia mengatakan, BPOM harus diberikan payung hukum agar bisa leluasa menindak saat ada laporan dari masyarakat.

Menurut Netty, jika mempunyai payung hukum maka BPOM juga bisa berbuat banyak kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat Indonesia.

Saat reses, pihaknya kerap mendengar banyak laporan dari masyarakat tentang kejadian terkait obat dan makanan, salah satunya adalah keracunan.

"Makanya kami di masa sidang pertama kemarin sepakat untuk memprioritaskan RUU POM ini karena sudah darurat," ujar Netty Prasetiyani.

Atur Soal LGBT dan Masokisme, RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan 5 Anggota DPR RI Ini

Saat ini, kata Netty, Komisi IX DPR RI juga sudah membentuk dua panja, yakni tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan.

Ia juga berkomitmen untuk mendorong pimpinan komisi agar membicarakan lagi posisi RUU POM yang sudah dibahas pada periode sebelumnya itu.

Pihaknya juga berharap pemerintah segera konsolidasi untuk membahasnya mengingat kebutuhan akan RUU POM itu sangatlah mendesak.

"Apalagi ini masalah darurat yang dibutuhkan masyarakat tentang jaminan dan kepastian pada obat dan makanan yang beredar, sedangkan Badan POM sendiri tidak punya payung hukumnya," kata Netty Prasetiyani. (TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi)

RUU Ketahanan Keluarga Ancam Praktik Penyewaan Rahim, Pelaku Bisa Didenda Rp 500 Juta

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved